PERLINDUNGAN HUKUM BAGI MASYARAKAT TERHADAP TINDAK PIDANA PENYEROBOTAN TANAH DIHUBUNGKAN DENGAN ASAS KEPASTIAN HUKUM

Pemerintah Daerah diduga telah melakukan penyerobotan tanah milik IM alias NM binti E dan E.R alias NN binti E, terhadap ini Pengadilan Negeri Kabupaten Bandung, Pengadilan Tinggi Jawa Barat, dan Mahkamah Agung telah mengeluarkan putusan yang menyatakan bahwa tanah yang dibangun menjadi Rusunawa Baleendah yang terletak di blok Cibeurit, Desa Baleendah, Kecamatan Baleendah, Kabupaten Bandung adalah tanah milik IM alias NM binti E dan E.R alias NN binti E, bukan tanah milik negara. Terhadap putusan tersebut Pemerintah Daerah tetap melakukan pembangunan di atas lahan sengketa. Berdasarkan hal tersebut, perlu dikaji bagaimana penyerobotan tanah oleh pemerintah daerah dalam pembangunan rusunawa, bagaimana akibat hukum penyerobotan tanah oleh pemerintah daerah dalam pembangunan rusunawa, dan bagaimana perlindungan hukum terhadap hak milik perorangan atas tanah dari penyerobotan tanah dihubungkan dengan asas kepastian hukum. Spesifikasi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif analitis. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif. Metode analisis data yang digunakan peneliti adalah yuridis normatif kualitatif. Normatif karena penelitian bertitik tolak pada norma-norma, asas-asas dan peraturan perundang-undangan yang ada sebagai norma hukum positif, sedangkan kualitatif, merupakan analisis data dan informasi-informasi yang diperoleh secara kualitatif dari sudut pandang ilmu hukum. Penyerobotan tanah oleh Pemerintah Daerah dalam Pembangunan rusunawa bermula karena Pemerintah Kabupaten Bandung menyatakan bahwa objek sengketa secara fisik telah dikuasai oleh Tergugat sejak tahun 1972 atas dasar pembebasan tanah untuk rencana pembangunan ibu kota Kabupaten Bandung. Perbuatan yang dilakukan oleh Pemerintah daerah dalam pembangunan Rusunawa merupakan perbuatan melawan hukum yang menimbulkan kerugian bagi para pemilik tanah yaitu para pemilik tanah tidak dapat lagi mengolah atau menyewakan tanah tersebut untuk mendapatkan hasil. Perbuatan tersebut merupakan tindak pidana melanggar Pasal 385 dan 424 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Perppu 51 Tahun 1960. Perlindungan hukum terhadap hak milik perorangan atas tanah dari penyerobotan tanah telah diberikan negara melalui Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960, Perppu 51 Tahun 1960, PP Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, KUHP dan beberapa perundangundangan lainnya, tetapi dalam penegakan hukumnya belum memberikan kepastian hukum. Kata Kunci : Perlindungan, Tindak Pidana, Penyerobotan Tana