PUTUSAN HAKIM YANG MENGESAMPINGKAN KEPENTINGAN TERBAIK BAGI ANAK ( STUDI KASUS NO.04/PID.SUS.ANAK/2019/PT MDN)

Sesuai amanat Undang-Undang Peradilan Anak adalah bahwa perkara pidana yang dilakukan oleh anak harus dilakukan upaya diversi dan pendekatan keadilan restoratif, yang tujuannya untuk melindungi anak dari tekanan moral dan hukuman yang berlebihan yang menyebabkan penderitaan. Sebagaimana di atur dalam Pasal 6 UU Nomor 11 Tahun 2012 yang di jelaskan dalam Perma Nomor 4 Tahun 2014 tentang pedoman pelaksaan diversi dalam Sistem Peradilan Anak, bahwa hakim wajib mengupayakan Diversi dalam hal Anak didakwa melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara di bawah 7 (tujuh) tahun dan didakwa pula dengan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 7 (tujuh) tahun atau lebih dalam bentuk surat dakwaan subsidiaritas, alternatif, kumulatif maupun kombinasi (gabungan). Dalam studi kasus ini penulis membahas kasus posisi mengenai penyalahgunaan narkotika jenis sabu oleh Anak dibawah umur yaitu Riki Ananda Rambe alias Anak di Perlayuan Kelurahan Pulo Padang Kecamatan Rantau Utara Kabupaten Labuhanbatu yang kemudian diproses hukum di Pengadilan Tinggi Medan. Dalam pemeriksaan pada Putusan Nomor: 32/Pid.Sus-Anak/2018/PN.RAP Juncto Putusan Nomor 04/Pid.Sus.Anak/2019/PT.MDN ditinjau dari pokok pemasalahan dalam studi kasus ini, inti permasalahannya adalah hakim tidak menerapkan prinsip kepentingan terbaik bagi anak dengan menetapkan sanksi pidana penjara terhadap anak khususnya dalam kasus penyalahgunaan narkotika. Alat analisis yang dilakukan dalam studi kasus ini terdiri atas analisis Interpretasi hukum dan analisis konstruksi hukum. Kata kunci : prinsip kepentingan terbaik, tindak pidana anak, narkotik