IMPLEMENTASI ASAS STRICT LIABILITY TERHADAP TINDAK PIDANA PEMBAKARAN LAHAN YANG DILAKUKAN OLEH KORPORASI DI INDONESIA

Kerusakan lingkungan hidup di Indonesia semakin hari semakin mengkhawatirkan, salah satu penyebab kerusakan lingkungan tersebut diakibatkan oleh pembakaran lahan yang menyebabkan pencemaran udara karena kabut asap. Kebanyakan pelaku pembakaran hutan adalah korporasi yang membuka lahan untuk memperluas area perkebunan mereka karena biayanya yang murah dan waktu yang sangat singkat. Tindakan korporasi yang melakukan pembakaran hutan merupakan suatu bentuk kejahatan yang dapat dikenakan sanksi pidana. Maka dapat disumpulkan bahwa kejahatan tersebut melakukan aktivitas untuk mencapai tujuan dengan cara yang menyimpang dari hukum yang berlaku, atau melakukan kejahatan dengan berbagai modus operandi. Identifikasi masalah dari skripsi ini adalah faktor-faktor yang menyebabkan tindak pidana pembakaran lahan yang dilakukan oleh korporasi di Indonesia?, bagaimana mekanisme serta pertanggung jawaban pidana korporasi terhadap tindak pidana pembakaran lahan?, apakah asas strict liability dapat diterapkan terhadap tindak pidana pembakaran lahan yang dilakukan oleh korporasi?. Metode penelitian ini bersifat deskriptif analisis. Metode pendekatan yang digunakan adalah pendekatan yuridis empiris, yaitu hukum yang dilihat sebagai norma atau das sollen), karena dalam melakukan pembahasan masalah dalam penelitian ini menggunakan bahan-bahan hukum (baik hukum yang tertulis maupun hukum yang tidak tertulis atau baik bahan hukum primer, sekunder maupun tersier. Sedangkan pendekatan empiris adalah dengan melihat hukum sebagai kenyataan sosial, kultural atau das sein karena dalam penelitian ini data yang digunakan data primer yang diperoleh langsung dari lokasi penelitian. Hasil penelitian menunjukan bahwa faktor yang menyebabkan tindak pidana pembakaran lahan yang dilakukan oleh korporasi di Indonesia disebabkan oleh dua faktor yaitu pertama karena faktor kelalaian manusia dan yang kedua karena faktor kesengajaan manusia, mekanisme pertanggung jawaban pidana terhadap korporasi yang melakukan tindak pidana pembakaran lahan dapat dilakukan proses penyelidikan dan penyidikan, penegak hukum akan melihat terlebih dahulu apakah perbuatan tersebut melawan hukum atau tidak dengan didasari bukti-bukti yang kuat dan nyata, apabila terbukti melanggar hukum maka akan di proses ke pengadilan, penerapan asas strict liabillity terhadap pembakaran lahan yang dilakukan oleh korporasi di Indonesia didasarkan pada pertanggungjawaban mutlak yang berarti pertanggungjawaban pidana tanpa kesalahan (liabilitiy without fault), yang berarti seseorang dikatakan bertanggung jawab atas suatu tindak pidana (actus reus) sekalipun tidak ada niat jahat atau kesalahan pada dirinya (mens rea), kesalahan (mens rea) yang bersangkutan tetap ada dan harus ada hanya saja dianggap telah terbukti adanya sepanjang tidak dapat dibuktikan sebaliknya. Kata Kunci : Korporasi, Kebakaran Hutan, Pertanggungjawaban Pidana