PENERAPAN TEORI DIRECT CORPORATE CRIMINAL LIABILITY TERHADAP PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA KORPORASI DALAM TINDAK PIDANA PERPAJAKAN

Perkembangan ekonomi pada saat ini melaju sangat pesat baik dari segi kualitas, kuantitas, dan membuat dunia bisnis semakin rumit sehingga membuat korporasi menaruh dampak positif dan negatif bagi perekonomian negara. Korporasi dapat menimbulkan dampak negatif yang mengakibatkan terjadinya kejahatan korporasi. Tindak pidana perpajakan merupakan tindak pidana yang hanya diatur dalam Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Dalam penegakan hukum tindak pidana perpajakan yang dilakukan oleh korporasi menjadi hal yang menarik yaitu sulitnya suatu korporasi dapat diproses hukum sampai ke ranah pengadilan, hanya pengurus korporasi saja yang baru dapat dimintai suatu pertanggungjawaban pidana. Dari segi aturan, penegak hukum dapat menerapkan suatu korporasi yang melakukan tindak pidana, dapat menggunakan perundang-undangan yang diluar KUHP, seperti Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan dan PERMA Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana Oleh Korporasi. Permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini adalah Bagaimana kedudukan korporasi sebagai subjek hukum dalam tindak pidana perpajakan?, Bagaimana pertanggungjawaban pidana korporasi dalam tindak pidana perpajakan berdasarkan teori direct corporate criminal liability?, Bagaimana penerapan sanksi yang dilakukan oleh penegak hukum dalam penyelesaian tindak pidana korporasi di bidang perpajakan? Penelitian ini menggunakan metode penelitian secara deskriftif analisis dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif yaitu penelitian hukum dengan cara meneliti bahan Pustaka atau data sekunder terkait dengan tindak pidana perpajakan dalam Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Metode analisis data yang digunakan yaitu yuridis kualitatif yang bertitik tolak berdasarkan peraturan-peraturan yang berlaku di Indonesia sebagai hukum positif dan kemudian disusun secara sistematis. Kesimpulan dari penelitian ini adalah bahwa Kedudukan korporasi sebagai subjek hukum yang dapat dipertanggungjawabkan secara pidana di tegaskan dalam Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan dengan korporasi sebagai Wajib Pajak yang diakui sebagai subjek hukum tindak pidana perpajakan juga dapat dimintakan pertanggungjawaban. Dalam Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan jika dikaitkan dengan teori direct corporate criminal liability belum diakui atau belum ada kaitannya dalam pertanggungjawaban pidana dalam tindak pidana perpajakan di Indonesia. Penerapn sanksi yang dilakukan oleh para penegak hukum untuk memproses korporasi yang melakukan tindak pidana korporasi di bidang perpajakan masih menjadi masalah di Indonesia. Kurangnya komunikasi dan sinkronisasi antara penegak hukum sehingga menimbulkan hambatan dalam penegakkan. Kata Kunci : Pertanggungjawaban Pidana Korporasi, Penegakan Hukum, Perpajakan