PENCEMARAN LINGKUNGAN HIDUP AKIBAT PEMBUANGAN SAMPAH DI ALIRAN SUNGAI CIKAPUNDUNG DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG UNDANG NO 32 TAHUN 2009 TENTANG PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP JO UNDANG UNDANG NO 18 TAHUN 2008 TENTANG PENGELOLAAN SAMPAH.

Pencemaran adalah masuknya atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, komponen lain ke dalam lingkungan, atau berubahnya tatanan lingkungan oleh kegiatan manusia sehingga kualitas lingkungan turun yang menyebabkan lingkungan menjadi tidak berfungsi lagi sesuai dengan peruntukannya. Pencemaran lingkungan terhadap sungai yang terjadi di Desa Citereup Kecamatan Dayaeuhkolot Kabupaten Bandung diakibatkan pembuangan sampah ke Sungai Cikapundung oleh aktivitas masyarakat yang membuang sampah di aliran sungai tanpa adanya pengolahan terlebih dahulu dan tingkat kesadaran masyarakat yang masih rendah. Namun pemerintah telah mengatur dalam pembuangan pengelolaan sampah yang tidak dijalankan oleh masyarakat. Maka dapat ditarik identifikasi masalah sebagai berikut. Dampak pencemaran lingkungan hidup akibat pembuangan sampah di aliran Sungai Cikapundung, lalu tanggung jawab masyarakat yang membuang sampah di Sungai, serta upaya hukum seperti apa yang dilakukan oleh Pemerintah terhadap masyarakat yang melanggar membuang sampah di Sungai Cikapundung? Metode penelitian yang digunakan adalah spesifikasi penelitian deskriptif analitis, dengan menggunakan metode pendekatan yuridis-normatif. Tahap penelitian berupa studi kepustakaan dan studi di lapangan,teknik pengumpulan data dengan cara studi kepustakaan yaitu mengumpulkan data sekunder dan menganalisis bahan-bahan hukum serta metode analisis data yang menggunakan metode yuridis kualitatif. Berdasarkan penelitian yang sudah di lakukan dapat di simpulkan. Hasil penelitian pertama,pengelolaan kembali atau mendaur ulang tidak dijadikan sebagai solusi dalam pengurangan sampah di Desa Citereup Kecamatan Dayeuhkolot Kabupaten Bandung akibatnya berdampak terhadap pencemaran Sungai di Cikapundung. Kedua, tanggung jawab masyarakat terhadap kewajiban untuk memelihara fungsi lingkungan hidup tidak dijalankan dalam penerapannya karena tingkat kesadaran masyarakat yang masih rendah. Ketiga, upaya hukum pemerintah terhadap penyelesaian masalah dengan masyarakat atas perusakan/pencemaran lingkungan dapat dilakukan melalui luar pengadilan yaitu jalur mediasi. Dalam kesimpulan diatas diharapkan bahwa adanya pengawasan pemerintah dalam tindakan masyarakat yang melanggar aturan untuk tidak membuang sampah di bantaran sungai yang sebagaimana diatur didalam undang undang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Kata kunci: Pencemaran Lingkungan, Sungai, Pembuangan Sampah