PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU EKSIBISIONIS DI HUBUNGKAN DENGAN ASAS TIADA PIDANA TANPA KESALAHAN

Melihat keadaan dari zaman ke zaman semakin berkembang maka kejahatan pun dari zaman ke zaman semakin Meningkat dan beraneka ragam, Akhir – akhir ini kejahatan sering sekali muncul di berbagai macam tempat umum khususmya kejatan seksual. factor terjadinya kejahatan seksual salah satunya karena adanya prilaku penyimpangan seksual yang di alami oleh pelaku. Kejahatan seksual yang belakangan ini terjadi di kalangan masyarakat antara lain Eksibisonis atau dalam Bahasa latin nya exhibere, yaitu kelainan jiwa yang dialami oleh seseorang untuk memenuhi kepuasan seksualnya dengan cara memamerkan organ intim nya kepada orang asing dan korban yang melihatnya merasa terganggu bahkan ada yang sampai berteriak. Perbuatan yang dilakukan oleh pelaku eksibisionis tersebut berkaitan dengan hukuman pidana yang akan di dapatkan nya. karena adanya pertanggung jawaban pidana dilihat apakah ada nya kesalahan atau tidak. maka berdasarkan uraian tersebut maka penulis mengkaji Bagaimana pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku eksibisionis, Bagaimana penerapan asas tiada pidana tanpa kesalahan terhadap pelaku eksibisionis dan Bagaimana upaya hukum Terhadap Pelaku Eksibisionis Berdasarkan Hukum Pidana Metode yang digunakan penulis yaitu deskriptif analitis melalui endekatan yuridis normative, bersifat deskriptif analistis dengan pendekatan yuridis normatif, maka dari itu dalam penelitian menjelaskan fakta hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dihkaitkan dengan teori hubum yang berhubungan dengan judul. adapun tekik pengumpukan data berupa studi kepustkaan dan studi lapangan. analisis data dilakukan secara yuridis kualitatif dengan teori hukum yang berkaitan. Teknik pengumpulan data diperoleh melalui study kepustakaan dan study lapangan sebagai penunjang. Analisis data dilakukan secara yuridis kualitatif sehingga data yang hasilkan tersebut disusun secara sistematis yang kemudian dianalisis dan akan menghasilkan suatu kesimpulan Hasil dari penelitian tersebut, eksibisionis termasuk kedalam gangguan kejiwaan berdasarkan International Classification of Diseases (ICD), maupun dalam Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorder (DSM) V maka diperlukan nya keterangan terlebih dahulu untuk mengetahui derajat gangguan eksibisionis untuk dapat menentukan pertanggungjawaban pidana karena eksibisionis dapat dikatakan memiliki gangguan tersebut apabila sudah dilakukan nya selama 6 bulan. penerapan asas tiada pidana tanpa kesalahan untuk menentukan apakah seorang pelaku eksibisionis dapat dimintai tanggungjawab dengan cara membuktikan melalui keterangan ahli. Upaya hukum yang telah dilakukan yaitu adanya RUKUHP sebagai gradasi pertanggungjawaban pidana dalam menangani kasus eksibisionis Kata Kunci: Pertanggungjawaban pidana, Eksibisionis, Asas Tiada pidana Tanpa Kesalaha