TANGGUNG JAWAB LEMBAGA KEUANGAN PERBANKAN ATAS BEREDARNYA UANG PALSU PADA MESIN ATM DI HUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 10 TAHUN 1998 TENTANG PERBANKAN JO UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2011 TENTANG MATA UANG

Nasabah sebagai pengguna ATM merupakan pihak yang paling dirugikan apabila terjadi kerugian, sehingga membutuhkan perlindungan yang lebih baik oleh bank yang bersangkutan maupun oleh pemerintah. Keamanan dan kenyamanan dalam penggunaan mesin ATM sangat rentan, mengingat kurangnya keamanan bertransaksi menggunakan ATM. Masayarakat pada umumnya sangat percaya dengan mesin ATM dan juga sama halnya uang yang ada di dalamnya sudah dapat dipastikan uang tersebut asli. Kenyataannya banyak hal yang terjadi dalam bertransaksi menggunakan mesin ATM, seperti kasus dimana nasabah tersebut mendapatkan uang palsu saat transaksi penarikan uang pada mesin ATM. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana perlindungan hukum bagi nasabah atas terdapatnya uang palsu pada mesin ATM? Bagaimana tanggung jawab bank atas terdapatnya uang palsu pada mesin ATM? Langkah-langkah apakah yang dapat dilakukan oleh nasabah bank yang mengalami kerugian atas terdapatnya uang palsu dimesin ATM? Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian yang bersifat deskriptif-analitis, dan menggunakan metode pendekatan yuridis normatif, peneliti dsalam hal ini melakukan penelitian kepustakaan dan lapangan, data yang di peroleh dianalisis secara yuridis kualitatif untuk mencapai kepastian hukum terkait tanggung jawab lembaga keuangan perbankan. Berdasarkan hasil penelitian, nasabah yang mendapatkan uang palsu dari mesin ATM seharusnya mendapatkan penggantian sesuai dengan Pasal 1365 KUHperdata, karena mesin ATM tersebut ada di bawah tanggung jawab dari bank tersebut, maka seharusnya bank bertanggung jawab terhadap masalah apa yang di timbulkan oleh mesin ATM tersebut. Nasabah dapat melakukan pengaduan kepada pihak yang bersangkutan dengan membawa bukti yang kuat, namun apa bilatidak puas dengan hasil dari penyelesaian masalah, nasabah dapat mengajukan gugatan ganti rugi dengan dasar hukum KUHPerdata jo Undang-Undang No 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Nasabah pun dalam proses penyelesaian masalah ini dapat meminta pertolongan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sesuai denga Undang-Undang No.21 Tahun 2011 Tentang OJK yang dimana OJK memiliki tugas untuk melindungi konsumen/nasabah dari kerugian yang akan terjadi. Kata Kunci: Tanggung Jawab, Lemabaga Perbankan, Uang Pals