TINJAUAN YURIDIS KEPEMILIKAN TANAH HAK MILIK MELALUI JUAL BELI OLEH WARGA NEGARA ASING (WNA) DENGAN PERJANJIAN NOMINEE DI PROVINSI BALI DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1960 TENTANG PERATURAN DASAR POKOK-POKOK AGRARIA

Pemerintah sudah menerapkan pembatasan terhadap kepemilikan tanah di Indonesia. Pasal 21 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria menyatakan “Hanya warga negara-Indonesia dapat mempunyai hak milik”. Namun pada kenyataannya, sampai saat ini masih banyak dijumpai Warga Negara Asing yang secara tidak langsung mempunyai hak milik atas tanah di Indonesia dengan maksud untuk berinvestasi di Indonesia, khusunya di Kota Bali yang merupakan kota tujuan wisata paling populer, yaitu dengan cara meminjam nama Warga Negara Indonesia dengan menggunakan perjanjian nominee. Hal ini tentu tidak dibenarkan, karna menyalahi aturan hukum yang berlaku di Indonesia. Itulah mengapa akhirnya perjanjian nominee ini disebut sebagai upaya penyelundupan hukum. Berdasarkan uraian diatas, peneliti menemukan tiga permasalahan, yaitu: 1) Bagaimana keabsahan perjanjian nominee antara Warga Negara Indonesia (WNI) dengan Warga Negara Asing (WNA) menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata)? 2)Bagaimana kepastian hukum terhadap perjanjian nominee dalam kepemilikan tanah hak milik oleh Warga Negara Asing? dan Bagaimanakah upaya penyelesaian sengketa akibat perjanjian nominee antara Warga Negara Indonesia (WNI) dengan Warga Negara Asing (WNA) dalam praktik jual-beli tanah hak milik di Indonesia? Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu spesifikasi penelitian yang bersifat deskriptif analitis dengan menganalisis hubungan hukum positif dengan teori hukum serta pelaksanaan hukum positif tersebut melalui pendekatan yuridis normatif serta dianalisis secara yuridis kualitatif yaitu dengan menggunakan peraturan perundang-undangan yang dihubungkan dengan data primer dan sekunder yang berasal dari literatur hukum dan hasil wawancara untuk membahas permasalahan hukum yang diajukan oleh peneliti. Hasil dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa keabsahan perjanjian nominee antara Warga Negara Indonesia (WNI) dengan Warga Negara Asing (WNA) menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) adalah tidak sah. Hal ini karena perjanjian nominee tidak memenuhi syarat sahnya perjanjian yang diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdata yang terdapat dalam poin 4 yaitu mengenai suatu sebab (causa) yang halal. Kepastian hukum terhadap perjanjian nominee dalam kepemilikan tanah hak milik oleh Warga Negara Asing (WNA) adalah tidak ada kepastian hukumnya, karena perjanjian yang dapat mengikat, memaksa dan memberikan kepastian hukum adalah perjanjian yang memenuhi syarat-syarat sah perjanjian. Upaya penyelesaian sengketa akibat perjanjian nominee antara Warga Negara Indonesia (WNI) dengan Warga Negara Asing (WNA) dalam praktik jual-beli tanah hak milik di Indonesia dapat dilakukan dengan cara musyawarah maupun melalui jalur litigasi atau non litigasi. Kata Kunci : Perjanjian Nominee, Hak Milik, Warga Negara Asing