ANALISIS TINDAK PIDANA KORUPSI YANG DILAKUKAN PADA MASA PANDEMIC COVID-19 DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANGUNDANG NOMOR 20 TAHUN 2001 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 31 TAHUN 1999 TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI

Tindak pidana korupsi merupakan salah satu dari sekian banyak kejahatan non-konvensional yaitu kejahatan baru yang tidak diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), dan sangat sulit di berantas meskipun sudah ada peraturan khusus yang mengatur mengenai ancaman pelaku tindak pidana korupsi. Pada saat ini telah terjadi suatu permasalahan serius yang sedang melanda dunia tidak terkecuali Indonesia yakni masalah pandemi covid-19 yang bahkan hingga saat ini belum terselesaikan. Untuk itu sangat banyak masyarakat indonesai yang terkena dampaknya. Pemerintah telah memberikan bantuan bagi masyarakat yang terkena dampak covid-19, sayangnya penyaluran dana bantuan tersebut kerap jadi sarana korupsi bagi para pejabat yang bersangkutan. Berdasarkan uraian tersebut, maka permasalahan yang dikaji dapat diidentifikasikan sebagai berikut : Apakah perbuatan korupsi yang diilakukan Pada Saat Pandemi covid-19 dapat dikategorikan kedalam keadaan Khusus sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi?, Bagaimana penerapan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dalam praktek ? serta bagaimana upaya yang harus dilakukan oleh aparat penegak hukum dalam menangani perkara korupsi pada saat pandemic covid-19? Metode penelitian yang digunakan adalah spesifikasi penelitian bersifat deskriptif analitis yaitu menggambarkan secara menyeluruh dan sistematis tentang Tindak Pidana Korupsi Yang Dilakukan Pada Masa Pandemic covid-19, dengan metode pendekatan yuridis Empiris yakni penelitian terhadap berbagai bahan pustaka, maka pengumpulan dan penemuan data serta informasi melalui studi data kepustakaan, yang didukung oleh penelitian lapangan. Analisis data dilakukan dengan metode yuridis kualitatif, yaitu data yang diperoleh diinventarisasi, dikaji, dan diteliti secara sistematis. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa Perbuatan korupsi yang dilakukan pada saat pandemic covid-19 yang dapat dikategorikan ke dalam keadaan khusus sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah dana untuk penanggulangan keadaan bahaya, dana untuk bencana alam nasional, dana untuk penanggulangan akibat kerusuhan sosial yang meluas, dana untuk enanggulangan krisis ekonomi dan moneter, Penerapan Pasal 2 ayat 2 tidak dilakukan secara tepat oleh aparat penegak hukum karena penjatuhan sanksi tidak maksimal dan tidak sesuai dengan Pasal 2 ayat 2 Undang –undang tipikor, Upaya yang harus dilakukan oleh aparat penegak hukum dalam menangani perkara korupsi pada saat pandemic Covid-19 menerapkan hukum maksimal sesuai dengan pasal Pasal 2 ayat 2 Undang –undang tipikor kepada pelaku tindak pidana korupsi pada saat pandemic covid-19. Kata Kunci: Covid-19, Korupsi, Keadaan tertent