PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU PENGGUNA JASA PEREMPUAN DAN ANAK YANG DILACURKAN SEBAGAI TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG DALAM PERSPEKTIF KRIMINOLOGI

Tindak pidana perdagangan orang (Human Trafficking) adalah salah satu kejahatan yang cukup kompleks dan juga telah berlangsung lama di Indonesia. Pemerintah Indonesia sendiri telah berupaya guna mengurangi atau bahkan mencegah tindak pidana perdagangan orang, baik pada perempuan dan anak. Hak Asasi Manusia (HAM) menganggap ini sebagai sebuah perilaku yang tidak bermoral yang terjadi terhadap kemanusiaan. Perempuan yang dilacurkan (Pedila), pada dasarnya adalah korban perdagangan manusia. Istilah pelacuran dapat merujuk pada perempuan yang secara pasif yang terlibat dalam pelacuran. Pokok permasalahan sebagai berikut 1. Apakah faktor-faktor yang menjadi hambatan untuk menerapkan pidana bagi pengguna jasa perempuan dan anak yang dilacurkan? 2. Bagaimana seharusnya pengaturan hukum dalam undang-undang tindak pidana perdagangan orang agar dapat menangani porstitusi? 3.Bagaimana pertanggung jawaban pidana terhadap pengguna jasa perempuan dan anak yang dilacurkan sebagai tindak pidana perdagangan orang? Metode penelitian yang digunakan yaitu deskriptif analitis dengan spesifikasi penelitian yuridis normatif dimana permasalahan dianalisa dengan suatu perundangan-undangan yang berlaku serta dikaitkan dengan teori-teori yang ada didalam penelitian untuk kemudian dianalisis berdasarkan data yang diperoleh melalui penelitian kepustakaan. Kemudian data-data tersebut disusun dan dianalisis menggunakan metode analisis data yuridis kualitatif. Kesimpulan Pembahasan : Hambatan dalam menerapkan sanksi pidana bagi pelaku pengguna jasa perempuan dan anak yang dilacurkan adalah terbatasnya sarana dan prasarana dari aparat penegak hukum dalam mengetahui kegiatan prostitusi online dari akun para pengguna jasa prostitusi. Teknologi informasi bahwa menjamurnya konten yang mengandung unsur pornografi dan seksual yang bermuara pada tindak pidana prostitusi online dikarenakan filter yang dibuat oleh pemerintah hanya bersifat umum, serta substansi perundang-undangan yang mengatur pelaku pengguna jasa prostitusi online tidak efektif dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana perdagangan orang dalam hal perempuan dan anak yang dilacurkan. Pengaturan hukum dalam Tindak Pidana Perdagangan Orang untuk menangani prostitusi terdapat beberapa peraturan pelaksana dibawah Undang-Undang Nomor 21 tahun 2007 Tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang. Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pengguna Jasa Perempuan dan Anak yang Dilacurkan Sebagai Tindak pidana Perdagangan Orang adalah pertanggungjawaban pidana lahir dengan diteruskannya celaan (vewijbaarheid) yang objektif terhadap perbuatan yang dinyatakan sebagai tindak pidana yang berlaku, dan secara subjektif kepada seseorang yang melakukan tindak pidana yang memenuhi persyaratan untuk dapat dikenai pidana. Kata Kunci : Tindak Pidana, Perdagangan Orang, Prostitus