IMPLEMENTASI KEBIJAKAN DALAM PEMERIKSAAN ADMINISTRASI SYARAT CALON ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH (DPRD) PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019 DI KOMISI PEMILIHAN UMUM (KPU) KABUPATEN CIANJUR

Penelitian Tentang Implementasi Kebijakan Dalam Pemeriksaan Administrasi Syarat Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Pada Pemilihan Umum Tahun 2019 di Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Cianjur, bertujuan untuk mengetahui bagaimana proses implementasi kebijakan tersebut berjalan dan ukuran yang mana yang dijadikan determinasi dalam pelaksanaannya. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan tujuan untuk menemukan deskripsi general dan universal, yang berlaku pada sejumlah variasi, situasi dan kondisi. Adapun Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah studi kepustakaan, penelitian lapangan dengan teknik observasi partisipan dan wawancara mendalam, serta dokumentasi. Narasumber atau informan dalam penelitian ini adalah KPU Kabupaten Cianjur, Bawaslu Kabupaten Cianjur dan Partai Politik Peserta Pemilu 2019 terkait. Dalam penelitian ini yang menjadi tolak ukur pada Implementasi Kebjakan adalah teori Implementasi dari Van Meter dan Van Horn dimana menurut Meter dan Horn dimensi implementasi kebijkan terbagi menjadi 6 yaitu ukuran dan tujuan kebijakan, Sumberdaya, Hubungan Antar Organisasi, Karakteristik Badan Pelaksana, Kondisi Ekonomi, Sosial dan Politik, Kecenderungan Pelaksana (Implementor). Penelitian ini menunjukan bahwa Implementasi Kebijakan Dalam Pemeriksaan Administrasi Syarat Calon Anggota DPRD pada Pemilu Tahun 2019 di KPU Kabupaten Cianjur. KPU Kabupaten Cianjur sebagai pelaksana kebijakan telah berupaya melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku. Namun pada pelaksanaannya, dalam verifikasi syarat calon anggota DPRD masih terdapat kelemahan terutama dalam memastikan keabsahan ijazah, karna KPU Kabupaten Cianjur hanya mempunyai kewenangan memverifikasi administratife dalam bentuk pemeriksaan fotocopy ijazah yang telah dilegalisasi oleh pejabat berwenang, dengan kata lain pada saat melengkapi persyaratan administrasi (ijazah) berpotensi terjadi tindak pidana pemalsuan. Terdapat peluang para calon memanipulasi surat atau berkas untuk melengkapi persyaratan administrasi tersebut. Implementasi kebijakan dalam pemeriksaan administrasi syarat calon anggota DPRD pada Pemilu Tahun 2019 di KPU Kabupaten Cianjur ini ternyata dipengaruhi oleh Ukuran dan Tujuan Kebijakan, Sumber Daya, Hubungan Antar Organisasi, Karakteristik Badan Pelaksana, Kondisi Ekonomi, Sosial dan Politik, dan Kecenderungan Pelaksana. Kata kunci : Implementasi Kebijakan, Pemeriksaan Administrasi Pencalona