PENERAPAN DISKRESI KEPOLISIAN DALAM MELAKUKAN TINDAKAN TEMBAK DI TEMPAT ATAS PENANGKAPAN TERSANGKA TINDAK PIDANA PENCURIAN DENGAN KEKERASAN DIKAITKAN DENGAN ASAS PRADUGA TAK BERSALAH

Aparat Kepolisian dituntut agar mampu mengambil tindakan cepat yang terbaik menurut penilaiannya dalam menghadapi tersangka yang secara tiba-tiba dapat membahayakan nyawa manusia. Kewenangan yang dimiliki aparat Kepolisian ini tertulis di dalam Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Republik Indonesia. Salah satu tindakan yang dapat dilakukan oleh Kepolisian diantaranya adalah tembak di tempat. Namun yang menjadi masalah apakah dalam pelaksanaan tembak di tempat telah sesuai dengan prosedur dan tidak bertentangan dengan perundang-undangan lain yang berlaku, karena dalam Pasal 8 Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman Nomor 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman dan Penjelasan Umum KUHAP dikenal asas praduga tidak bersalah terhadap tersangka. Metode penelitian ini bersifat deskriptif analitis, yaitu suatu penelitian yang bertujuan untuk memberikan data yang seteliti mungkin, keadaan atau gejala-gejala tertentu. Metode penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif yaitu dengan cara meneliti bahan pustaka yang merupakan data skunder dan disebut juga dengan penelitian hukum kepustakaan. Bahan penelitian ini juga didukung oleh data primer yaitu berupa hasil wawancara dengan narasumber terkait judul skripsi ini. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan diketahui bahwa ada dua pertimbangan polisi dalam melakukan tindakan diskresi tembak di tempat, yaitu pertama, kondisi situasional, meliputi keadaan terdesak, respon pelaku kejahatan melawan atau kabur, situasi ramai atau sepi, kerugian yang ditimbulkan, dan kondisi geografis lokasi. Kedua, karakter pelaku, meliputi residivis, status pelaku di masyarakat, banyaknya pelaku dan tingkatan kasus kejahatan, serta pertimbangan lain aturan formal yang berlaku. Kemudian diskresi tindakan tembak di merupakan suatu opsi yang dilakukan berdasarkan undang-undang dengan mengutamakan kepentingan umum yang lebih besar dan luas dengan menjunjung tinggi asas kewajiban umum. Namun bukan berarti asas kewajiban umum mengenyampingkan asas praduga tak bersalah sebab dalam penangkapan tersangka telah dilakukan berdasarkan bukti permulaan yang didapati sebagai hasil dari proses penyidikan yang mana proses tersebut menyiratkan bahwa asas praduga tak bersalah tetap dipertahankan Kata Kunci : Diskresi Kepolisian, Tembak Di Tempat, Asas Praduga Tak Bersalah