PENGAWASAN KOMISI APARATUR SIPIL NEGARA TERHADAP PENYALAHGUNAAN MUTASI SEBAGAI BENTUK SANKSI ADMINISTRASI TIDAK LANGSUNG BERDASARKAN PERATURAN BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA NO 5 TAHUN 2019 TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN MUTASI

Manajemen ASN dilaksanakan sesuai Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (UU ASN) berdasarkan sistem merit, digunakan untuk membentuk ASN yang memiliki integritas, profesionalitas, netral, dan bebas dari intervensi politik, bersih dari praktik korupsi, kolusi dan nepotisme, serta mampu menyelenggarakan pelayanan publik dan berperan sebagai unsur perekat masyarakat. Untuk mengawasi kinerja atau sikap dari pegawai ASN, maka dibentuklah Lembaga Nonstruktural yang bernama Komisi Aparatur Sipil Negara atau disingkat KASN. Berdasarkan hal tersebut perlu dikaji mengenai Bagaimana pengawasan komisi aparatur sipil negara terhadap penyalahgunaan mutasi sebagai bentuk sanksi administrasi tidak langsung yang dilakukan Pejabat Daerah Cirebon berdasarkan Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Cara Pelaksanaan Mutasi?, Bagaimana dampak dan pelaksanaan komisi aparatur sipil negara dalam murasi sebagai sanksi administrasi dilakukan Kepala Daerah Cirebon terhadap Aparatur Sipil Negara?, Bagaimana proses penyelesaian permasalahan yang terjadi di Pemerintah Kota Cirebon kaitannya dengan penyalahgunaan mutasi?. Spesifikasi penelitian yang penulis gunakan adalah deskriptif analitis, yaitu mendeskripsikan suatu masalah dengan data yang sudah dikumpulkan berdasarkan landasan teori, adapun Metode pendekatan yang digunakan adalah yuridis normatif yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka sebagai bahan dasar untuk diteliti dengan mengadakan penelusuran terhadap peraturanperaturan dan literatur-literatur yang berkaitan. Tahap penelitian yang digunakan yaitu melalui penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan dengan melakukan wawancara pada Kejaksaan Tinggi Provinsi Jawa Barat. Metode analisis data yang digunakan adalah yuridis kualitatif. KASN mengawasi terhadap norma dasar, kode etik dan kode perilaku ASN, serta penerapan sistem merit dalam kebijakan dan manajemen ASN, salah satunya pada lingkungan Pemerintah Daerah Kota Cirebon. Dampak dari kebijakan mutasi terhadap ASN dapat digolongkan menjadi dua yaitu dampak pada diri sendiri dan pada intansi serta dalam pelaksanaannya KASN sesuai dengan Pasal 31, Pasal 32, dan Pasal 33 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara. Kemudian untuk penyelesaian mutasi sebagai sanksi administrasi tidak langsung dapat dilakukan upaya administratif oleh ASN terkena mutasi pada intasi Pemerintah dan apabila masih tidak selesai dapat diajukan banding administratif kepada Badan Pertimbangan Kepegawaian. Kata Kunci : ASN, Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN), dan Mutas