PELAKSANAAN GANTI RUGI PENGADAAN TANAH BAGI KEPENTINGAN UMUM PEMBANGUNAN JALAN TOL CILEUNYI SUMEDANG DAWUAN (CISUMDAWU) SEKSI 4 CIMALAKA – LEGOK, DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2012 TENTANG PENGADAAN TANAH BAGI PEMBANGUNAN UNTUK KEPENTINGAN UMUM

Infrastruktur yang menunjang diperlukan untuk menopang pertumbuhan penduduk yang pesat. Dengan adanya pembangunan dan peningkatan fasilitas diperlukan pula pengadaan tanah yang dilaksanakan dengan prinsip yang terkandung di dalam UndangUndang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan hukum tanah nasional, antara lain prinsip kemanusiaan, keadilan, kemanfaatan, kepastian, keterbukaan, kesepakatan, keikutsertaan, kesejahteraan, keberlanjutan, dan keselarasan sesuai dengan nilainilai berbangsa dan bernegara. Salah satu fasilitas yang menjadi fokus dari penelitian ini adalah pengadaan tanah untuk pembangunan jalan Tol Cisumdawu. Adapun identifikasi dari penelitian ini adalah bagaimana perlindungan hukum terhadap pihak yang terdampak, bagiamana implementasi ganti kerugian terhadap pengadaan tanah dan bagaimana upaya penyelesaian ganti kerugian terhadap tanah untuk pembangunan Jalan Tol Cisumdawu Pada penelitian ilmiah ini penulis menggunakan metode spesifikasi penelitian yang bersifat deskriptif analitis yaitu dengan melihat bebragai macam peraturan perundang-undangan dan dikaitkan dengan hukum positif yang sesuai dengan penelitian yang akan diteliti, peneliti juga menggunakan jenis metode pendekatan yuridis normatif dan tahap penelitian yaitu dengan cara penelitian penelitian kepustakaan dengan tiga bahan hukum yakni bahan hukum primer, sekunder, dan tersier lalu disertakan pula penelitian lapangan, alat pengumpulan data melalui studi dokumen dan wawancara, dan analisis data menggunakan metode yuridis kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian ini diketahui bahwa perlindungan hukum bagi pihak terkait pengadaan tanah diberikan ganti kerugian sebagai bentuk perlindungan hukum yang diberikan oleh negara sesuai dengan Pasal 32 dan Pasal 36 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Pengadaan Tanah bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum. Pada implementasinya terdapat sengketa saat penilaian ganti kerugian, musyawarah penetapan ganti kerugian dan pemberian ganti kerugian. Upaya yang dilakukan pemerintah yaitu terus melakukan musyawarah dengan pendekatan kekeluargaan agar penyelesaian sengketa yang menjadi persoalan tidak memakan waktu lama dan dapat diselesaikan secara musyawarah dan mufakat. Kata Kunci : Pengadaan Tanah, Ganti Kerugian, Kepentingan Umu