IMPLEMENTASI PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP OKNUM ANGGOTA MILITER YANG MELAKUKAN PELANGGARAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 31 TAHUN 1997 TENTANG PERADILAN MILITER

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang UU Lalu Lintas Angkutan Jalan diharapkan akan membuat lalu lintas umum lebih tertib, sehingga mengurangi kecelakaan dan masalah lalu lintas lainnya. Namun, kenyataannya di lokasi kejadian banyak masyarakat yang melakakukan kejahatan lalu lintas tidak terkecuali anggota TNI. Tindak pidana sendiri terbagi menjadi 2 yaitu, pelanggaran dan kejahatan. Kecelakaan lalu lintas yang disebabkan oleh oknum anggota militer termasuk ke dalam tindak pidana kejahatan. Sehingga implementasi penegakan hukum terhadap tindak pidana kecelakaan lalu lintas oleh oknum anggota militer terhadap pelanggaran dan kejahatan tentunya berbeda, oleh karena itu, skripsi ini bertujuan untuk mengkaji kewenangan Pengadilan Militer II-09 Bandung, mengetahui implementasi penegakan hukum pidana militer dan menentukan pertimbangan hakim dalam menjatuhkan hukuman terhadap oknum anggota militer yang melakukan pelanggaran lalu lintas. Metode penelitian menggunakan deskriptif analitis menggambarkan situasi atau peristiwa berdasarkan fakta-fakta berupa data sekunder maupun data primer. Metode pendekatan menggunakan yuridis normatif, pendekatan ini dianalisis menggunakan perundang-undangan yang berlaku yaitu KUHPM dan putusan-putusan Pengadilan Militer II-09 Bandung. Hasil penelitian yang didapatkan yaitu Pengadilan Militer 09-II Bandung memiliki wewenang dalam mengadili oknum anggota TNI yang melakukan tindak pidana kecelakaan lalu lintas merujuk dari UndangUndang No 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, Implementasi penegakan hukum pidana dilakukan dengan menerapkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang kecelakaan lalu lintas dan angkutan jalan, dan pertimbangan hakim dalam pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana kecelakaan lalu lintas mengacu pada berbagai faktor yang melekat pada diri tersangka karena kondisi ketidaksiapan dan kelalaian, serta sikap tersangka saat di lokasi kejadian dan di depan persidangan. Kata Kunci : Hukum, Lalu Lintas, Tindak pidana, Peradilan Milite