PERLINDUNGAN HUKUM BAGI GURU HONORER TERHADAP UPAH DI BAWAH UPAH MINIMUM KABUPATEN (UMK) DI KABUPATEN CIANJUR DALAM PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA

Pengakuan dan pengukuhan negara hukum salah satu tujuannya melindungi Hak Asasi Manusia. Hak Asasi Manusia pada beberapa kategori, yaitu: hak ekonomi, hak sosial dan budaya. Di daerah Kabupaten Cianjur di beberapa Sekolah Dasar Negeri dan Sekolah Menenggah Pertama Negeri upah guru honorer tidak layak yaitu sebesar Rp.600.000,00. (enam ratus ribu rupiah) sampai Rp.800.000,00. (delapan ratus ribu rupiah) per bulan. Sedangkan Upah Minimum Kabupaten Cianjur pada tahun 2020 sebesar Rp. 2.534.798,99. (dua juta lima ratus tiga puluh empat ribu tujuh ratus sebilan puluh delapan koma sembilan puluh sembilan sen). Atas dasar tersebut timbul identifikasi masalah yaitu: Bagaimana perlindungan hukum bagi guru honorer terhadap upah di bawah Upah Minimum Kabupaten menurut Undang-Undang No 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen? Apakah yang menyebabkan upah guru honorer di bawah Upah Minimum Kabupaten? Upaya apa yang harus dilakukan Pemerintah Kabupaten Cianjur agar guru honorer mendapatkan upah minimal sesuai Upah Minimum Kabupaten untuk pemenuhan Hak Asasi Manusia? Metode penelitian yang digunakan dalam skripsi ini berupa, spesifikasi penelitian bersifat deskriptif analitis yaitu uraian yang menggambarkan realitas, metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis normatif yang didukung oleh penelitian yuridis empiris, dengan cara meneliti bahan pustaka dan data sekunder lalu dibantu dengan menekankan aspek hukum berkenaandengan penerapannya di lapangan. Tahap penelitian ada dua cara yaitu penelitian kepustakaan yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder dan tersier, danpenelitian lapangan untuk memperoleh data primer. Analitis data yang digunakan yaitu yuridis kualitatif. Hasil dari pembahasan dalam penelitian ini di dalam Undang-Undang Nomer 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen, belum ada ketentuan yang jelas terhadap upah guru honorer, salah satunya berdampak kepada penerimaan upah guru honorer di Kabupaten Cianjur yang tidak dapat menjamin untuk digunakan bagi kehidupan yang layak. Penyebab upah guru honorer di bawah Upah Minimum Kabupaten kebijakan yang dilakukan oleh kepala sekolah kerap berbeda beda sehingga sumber gaji guru honorer yang dialokasikan dari dana Bantuan Operasional Sekolah. Pemerintah pusat dan Pemerintah Daerah Kabupaten Cianjur wajib dan bertanggung jawab menghormati, melindungi, menegakkan, dan memajukan Hak Asasi Manusia bagi guru honorer, upaya yang harus dilakukan Pemerintah Daerah Kabupaten Cianjur yaitu membuat suatu peraturan daerah terhadap penerimaan upah agar layak sehingga melindungi dan menguntungkan bagi guru honorer serta melakukan pendataan guru honorer secara periodik sehingga mendapat keakuratan data terhadap penyaluran bantuan bagi guru honorer dengan cepat dan tepat sasaran. Kata Kunci : Perlindungan Hukum, Guru Honorer, Hak Asasi Manusi