EFEKTIVITAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 31 TAHUN 1999 TENTANG PEMBINAAN DAN PEMBIMBINGAN WARGA BINAAN PEMASYARAKATAN TERHADAP PEMBINAAN DAN PEMBIMBINGAN WARGA BINAAN TINDAK PIDANA KORUPSI DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS I SUKAMISKIN BANDUNG

Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Sukamiskin Bandung merupakan tempat untuk melaksanakan Pembinaan dan Pembimbingan Narapidana. Pembinaan warga binaan tindak pidana korupsi berlandaskan dengan Peraturan Pemerintah No.31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan. Pada praktiknya Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Sukamiskin Bandung dihuni oleh narapidana umum dan narapidana khusus. Pemberlakuan pembinaan narapidana korupsi mengalami beberapa kendala, mulai dari kendala pengaturan atau regulasi hingga kendala dalam proses pelaksanaan pembinaan narapidana korupsi mengingat bahwa mereka mempunyai latar belakang ekonomi dan intelektual yang tinggi sehingga menimbulkan persoalan yang mengakibatkan tujuan dari pemidanaan dan pembinaan tersebut tidak tercapai. Adapun topik yang penulis kaji dalam skripsi ini yaitu Bagaimana bentuk pembinaan dan pembimbingan warga binaan tindak pidana korupsi di lembaga Pemasyarakatan Kelas I sukamiskin. Apakah peraturan Pemerintah No.31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan masih tepat untuk dapat diterapkan terhadap tindak pidana korupsi. Bagaimana upaya yang harus dilakukan guna memaksimalkan pembinaan dan pembimbingan terhadap warga binaan tindak pidana korupsi yang berada di Lembaga Pemasyarakatan. Metode penelitian yang digunakan oleh peneliti dalam penelitian ini dengan spesifikasi penelitian Deskriptif Analitis yakni dengan cara menganalisis hubungan hukum positif dengan teori hukum serta pelaksanaan hukum positif tersebut melalui pendekatan yuridis normatif dan yuridis empiris yaitu sebagai norma hukum. Menggunakan Peraturan Perundang-undangan yang dihubungkan dengan data primer,sekunder dan tersier yang berasal dari literatur hukum untuk membahas permasalahan hukum yang diajukan peneliti. Kegiatan pembinaan narapidana korupsi dilakukan sesuai dengan minat bakat narapidana itu sendiri. yang sebenarnya tidak semuanya dapat diterapkan atau sesuai bagi narapidan korupsi. Efektifitas peraturan perundang-undangan mengenai pembinaan narapidana korupsi ini belum dirasakan dengan baik karena tidak jelasnya dan tidak disebutkan secara khusus bentuk program pembinaan yang khusus untuk narapidana korupsi. Dikarenakan tidak adanya peraturan perundangundangan yang secara jelas menyatakan pembinaan khusus narapidana korupsi,sehingga dalam pelaksanaanya Lembaga Pemasyarakatan Kelas I sukamiskin bandung menjalakan tugas dan wewenangnya sesuai dengan peraturan yang ada. Selanjutnya solusi yang hendaknya dilakukan pemerintah adalah membentuk peraturan perundang-undangan tentang pembinaan dan pembimbingan khusus narapidana korupsi atau merubah Peraturan Pemerintah No.31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan pembimbingan warga binaan pemasyarakatan,kemudian perlu adanya pembaharuan hukum dan adanya perkembangan mengenai teori tujuan pemidanaan yang baru agar tujuan dari pembinaan itu sendiri lebih terarah dan hasilnya bisa dirasakan dengan baik oleh masyarakat. Kata Kunci: Efektivitas,Pembinaan dan Pembimbingan, Narapidana Korups