PENGHAPUSAN KEKERASAN SEKSUAL DALAM PERKAWINAN PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG PKDRT DAN HUKUM PIDANA ISLAM

Undang-Undang No.23 Tahun 2004 adalah sebuah undang-undang yang mengatur tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga. Kekerasan dalam rumah tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang, terutama perempuan yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis atau penelantaran rumah tangga yang termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup keluarga. Istilah kekerasan seksual merupakan metamorfosis dari UU PKDRT No.23 Tahun 2004, yang merupakan tindakan kejahatan kekerasan dalam hubungan seksual dengan paksaan atau ancaman suami kepada istrinya. Metode penelitian ini menggunakan metode deskriptif analitis yaitu dengan mendeskripsikan permasalahan yang ada kemudian dikaitkan dengan peraturan yang berlaku dan teori-teori hukum yang berkaitan dengan permasalahan. Metode pendekatan yang digunakan yaitu yuridis normatif yaitu dengan melalui tahapan mengkaji bahan utama untuk dikaji. Tahap penelitian pertama yaitu tahap penelitian kepustakaan untuk memperoleh data primer dan sekunder. Teknik pengumpulan data melalui studi kepustakaan, yaitu studi kepustakaan ini akan dilakukan dengan penelitian bersifat untuk mencari, menemukan, menggunakan bahan-bahan konsepsi, teori-teori, pendapat para ahli, jurnal hukum, dan peraturan perundangundangan yang mengenai atas penulisan hukum ini. Alat pengumpulan data dalam penelitian kepustakaan berupa catatan-catatan, tidak terjun kelapangan langsung untuk mendapatkan informasi dan data- data, tetapi dengan mempelajari buku-buku, jurnal hukum, dokumen dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penulisan hukum ini. Analisis yang digunakan yaitu yaitu dengan menganalisis data sekunder dan data primer yang telah diperoleh. Berdasarkan analisis yang telah penulis lakukan, dapat diperoleh kesimpulan yaitu hukum Islam dan hukum positif memandang bahwa kekerasan seksual dalam perkawinan merupakan perilaku tercela atau terlarang. Hukum Islam dan hukum positif sama-sama berpandangan bahwa suami dan istri kedudukannya sama. Bahwa kekerasan seksual dalam perkawinan adalah bertentangan dengan hukum Islam dan juga hukum positif, karena bertentangan dengan prinsip-prinsip perilaku yang harus saling menghargai, membantu, dan tidak saling menyakiti. Kata Kunci : Kekerasan Seksual dalam perkawinan, Undang-Undang PKDRT, Hukum Pidana Islam