PERJANJIAN BAKU MENGENAI KARCIS PARKIR YANG MERUGIKAN KONSUMEN BERDASARKAN PERATURAN WALIKOTA BANDUNG NOMOR 1005 TAHUN 2014 DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN

Salah satu perjanjian baku yang sering dipermasalahkan adalah perjanjian baku terhadap karcis parkir. Dalam pengelola jasa parkir hal terpenting adalah mengenai masalah perlindungan bagi konsumen pengguna jasa parkir mengenai keamanan kendaraan maupun barang-barang yang dititipkan di tempat parkir tersebut. Kebanyakan petugas parkir dan pengelola jasa parkir tidak mau disalahkan jika terjadi kehilangan barang konsumen. Pengelola jasa parkir selalu menggunakan alasan bahwa hal tersebut telah sesuai dengan perjanjian atau klausula yang mengikat antara pengelola dan konsumen yang telah tertuang di karcis parkir, yakni, “Pengelola parkir tidak bertanggungjawab terhadap kehilangan barang dan/ atau kendaraan”. Permasalahan tersebut sangat menjamur di wilayah Indonesia, termasuk kota Bandung. Dalam pelaksanaanya timbul permasalahan dalam klasula karcis antara lain: Bagaimana kedudukan dan keabsahan para pihak yang menggunakan klausula baku dalam karcis parkir?; Bagaimana upaya penyelesaian hukum yang dilakukan oleh konsumen dan pengelola parkir terhadap adanya perjanjian baku dalam karcis parkir?. Tujuan penelitian ini adalah untuk menjelaskan kedudukan, keabsahan dan penyelesaian hukum para pihak yang menggunakan klausula baku dalam karcis parkir. Metode yang digunakan dalam penelitian ini bersifat deskriptif analitis dengan pendekatan yuridis normatif yakni penelitian terhadap berbagai bahan Pustaka melalui pengumpulan dan penemuan serta informasi melalui studi data kepustakaan, yang didukung oleh penelitian lapangan. Teknik pengumpulan data melalui kajian kepustakaan dilengkapi dengan kajian lapangan untuk memperoleh data primer sebagai pendukung data sekunder. Analisis data yang digunakan secara yuridis kualitatif, yaitu data yang diperoleh dan di inventarisasi, dikaji dan diteliti secara sistematis. Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh data sebagai berikut : Kedudukan subjek hukum antara pelaku usaha dan konsumen ditemukan pelanggaran yakni tidak adanya asas keseimbangan, hal tersebut dapat dimanfaatkan oleh pelaku usaha untuk memperoleh keuntungan dan Berkaitan dengan indikator atau parameter dari Undang- Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen dan Peraturan Walikota Bandung Nomor 1005 Tahun 2014 terkait Pelataran parkir maka klausula baku yang dipakai oleh Secure Parking tidak memiliki keabsahan yang kuat. Upaya penyelesaian hukum dalam perjanjian baku terhadap karcis parkir jika terbukti melakukan pelanggaran terhadap konsumen dapat dipastikan hanya dikenakan sanksi. Kata Kunci : Perjanjian baku, Karcis parkir, Perlindugan Konsume