IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PERUBAHAN PENGENAAN SANKSI DENDA MENJADI TILANG

Penelitian ini didasarkan pada masalah pokok, yaitu hadirnya Kebijakan Peraturan Gubernur No.12 Tahun 2012 sebagai peraturan baru atas Pencabutan Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 58 Tahun 2004 Tentang Pengawasan dan Pengendalian Kelebihan Muatan Angkutan Barang di Jembatan Timbang Dalam penelitian ini peneliti menggunakan Naturalistik. Metode penelitian naturalistik ini sering disebut juga dengan metode kualitatif. Metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek alamiah. (sebagai lawannya adalah eksperimen) dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari pada generalisasi. Pergub baru ini diterbitkan sebagai solusi mengatasi permasalahan yang ada pada jembatan timbang. Dalam Peraturan Gubernur ini, terdapat perubahan sanksi yang diberikan kepada pelanggar. Pada peraturan sebelumnya, sanksi yang diberikan berupa denda yang harus dibayarkan, namun setelah adanya peraturan gubernur ini, pelanggar diberikan sanksi berupa penilangan. Dibuatnya peraturan gubernur yang baru dikarenakan banyaknya pelanggaran yang terjadi pada jembatan timbang dan maraknya pungli yang dilakukan oleh petugas di jembatan timbang, khususnya UPPKB Tomo–Sumedang dan Losarang–Indramayu Jawa Barat. Kesimpulan umum penelitian menunjukkan bahwa Kebijakan Peraturan Gubernur No.12 Tahun 2012 sebagai peraturan baru atas Pencabutan Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 58 Tahun 2004 Tentang Pengawasan dan Pengendalian Kelebihan Muatan Angkutan Barang di Jembatan Timbang sudah baik, akan tetapi masih banyak kekurangan. Hal ini bisa dilihat dari penemuan yang didapat oleh peneliti melalui observasi dan wawancara. Diantaranya: Dari hasil penelitian terdapat pertentangan antara pelaksana kebijakan dengan perintah yang dikeluarkan oleh pembuat kebijakan. Pertentangan seperti ini mengakibatkan distorsi dan hambatan yang langsung dalam komunikasi kebijakan. Mengenai sumber daya di jembatan timbang sudah relatih mencukupi. Kebutuhan sumber daya sesuai standar operasional prosedur itu diantaranya terdapat penyidik, operator, juru parkir dan ketatausahaan. Dari segi sumber daya sarana dan prasarana, mengalami hambatan mengenai tempat penyimpanan barang berupa gudang. Kurangnya sarana tersebut menjadi hambatan yang berarti bagi pelaksanaan implementasi kebijakan ini. Mengenai disposisi pada implementasi kebijakan ini, kebijakan yang dilaksanakan cukup mendapatkan dukungan positif dari semua pihak. Kepala jembatan timbang atau koordinator jembatan timbang, menjalankan kewajibannya sesuai standar yang berlaku, para petugas jembatan timbang sebagai pelaksana kebijakan turut serta menegakan implementasi kebijakan ini. Di dalam struktur organisasi tersebut terdapat jajaran yang bekerja di wilayah provinsi Jawa Barat. Mengenai pengawasan yang ada di jembatan timbang, pihak provinsi mengawasi kinerja jembatan timbang setiap bulan. Pengawasan yang dilakukan sebagai bahan evaluasi dan perbaikan agar tujuan adanya jembatan timbang dapat terlaksana dengan optimal. Mengenai struktur birokrasi, tidak ada hambatan yang berarti. Kata Kunci : Implementasi Kebijakan, Gubernur No.12 Tahun 2012