PERTANGGUNGJAWABAN RUMAH SAKIT DR. HAFIZ TERHADAP KORBAN MALPRAKTIK DIKAITKAN DENGAN UNDANGUNDANG NO. 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN J.O UNDANG-UNDANG NO 36 TAHUN 2009 TENTANG KESEHATAN

Banyak kasus malpraktik yang terjadi di Indonesia, kasus kelalaian medik dan malpraktik yang terbukti dilakukan oleh dokter di Indonesia, Hal ini menyebabkan perlindungan hukum terhadap pasien sebagai konsumen pelayanan medik sangat penting untuk dibahas. Kurangnya pemahaman terhadap hak tentang pasien menyebabkan pasien memiliki posisi yang lemah sebagai konsumen pelayanan publik. Sebagai contohnya adalah kasus malpraktik yang terjadi di Cianjur dimana pasien atau konsumen dirugikan akibat kelalaian dokter. Dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen apabila konsumen merasa dirugikan dapat mengajukan gugatannya atau melakukan upaya penyelesaian sengketa melalui jalur non-litigasi. Dalam hal ini sebagai langkah pemenuhan hak konsumen dan perlindungan bagi konsumen. Metode dalam kajian penelitian ini menggunakan yuridis normative yaitu melihat, menganal isi sebuah peraturan perundang-undangan serta pendapat para pakar mengenai persoalan malpraktik di Indonesia. Serta juga menggunakan metode deskriptif analitis karena melaksanakan deskripsi pada hasil penelitian dengan data yang selengkap dan sedetail mungkin serta membuat kesimpulan yang berlaku umum yang terkait dengan perlindungan konsumen sebagai pemecah masalah. Pengumpulan data hasil penelitian sebagai bentuk usaha mendapatkan sebuah data yang objektif dan lengkap, oleh karena itu penelitian ini menggunakan data yang didapat dari data sekunder dan data primer berdasarkan dengan metode pendekatan yang digunakan data kepustakaan. Adapun tiga permasalahan dalam penelitian ini yaitu bagaimana perlindungan hukum terhadap pasien yang menderita kerugian akibat malpraktek sesuai dengan undang-undang perlindungan konsumen, bagaimana pertanggungjawaban rumah sakit terhadap pasien yang mengalami kerugian akibat malpraktek, dan bagaimana upaya penyelesaian yang dilakukan terkait kasus malpraktek sebagai konsumen. Dalam hal tersebut menunjukan bahwa saat ini belum ada peraturan undang-undang secara khusus yang mengatur masalah malpraktik. Namun perlindungan peraturan perundang-undangan yang selama ini dapat dijadikan sebagai perlindungan hukum pasien korban malpraktik ternyata belum cukup untuk menjamin perlindungan hukum terhadap pasien. Oleh karena itu diperlukan juga peran serta masyarakat untuk membantu apparat beserta pemerintah dalam menanggulangi kasus malpraktik agar tidak terulang lagi. Kata Kunci :Malpraktik, PerlindunganKonsumen, Kesehatan