PENERAPAN ASAS PRADUGA TAK BERSALAH OLEH PERS TERHADAP ANAK YANG BERKONFLIK DENGAN HUKUM DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK DI INDONESIA

Dalam kasus hukum yang melibatkan anak, pers wajib merahasiakan identitas anak karena penayangan identitas anak merupakan pelanggaran asas praduga tak bersalah. Akan tetapi dalam beberapa kasus ada yang melanggar hal tersebut, contohnya siswa yang diduga menganiaya gurunya hingga meninggal dunia dan kasus anak berkebutuhan khusus yang diduga membunuh ibu kandungnya. Identifikasi masalah yang diambil adalah bagaimana perlindungan hukum terhadap anak yang berkonflik dengan hukum, yang ditayangkan identitasnya oleh pers dalam sistem peradilan pidana anak di Indonesia? Bagaimana penerapan asas praduga tak bersalah yang dilakukan oleh pers terhadap anak yang berkonflik dengan hukum? dan upaya apakah yang harus dilakukan oleh Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) dan Dewan Pers Indonesia agar pers tidak melanggar asas praduga tak bersalah? Spesifikasi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif analitis yaitu metode penelitian yang bertujuan menggambarkan dan mengkaji fakta berdasarkan undang-undang, teori dan praktik hukum positif. Metode pendekatan yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif dengan didukung yuridis empiris, yaitu suatu pendekatan yang meneliti data sekunder terlebih dahulu dan kemudian dilanjutkan dengan mengadakan penelitian data primer di lapangan. Data yang diperoleh dari penelitian akan dianalisis dengan menggunakan metode yuridis kualitatif, yaitu dengan memberikan komentar komentar dan tidak menggunakan angka-angka statistik dengan harapan dapat menjawab permasalahan yang ada dalam penelitian ini. Perlindungan anak dalam hal pelanggaran publikasi identitas anak oleh media massa diatur di dalam Pasal 19 Jo. Pasal 97 Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Pasal 5 Kode Etik Jurnalistik dan dalam Pedoman Pemberitaan Ramah Anak. Pada kasus dalam penelitian ini, penerapan asas praduga tidak bersalah oleh pers terhadap anak yang berkonflik dengan hukum tersebut melanggar ketentuan dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak. Indikasi pelanggaran terdiri dari penayangan wajah anak, penyebutan nama dan sekolah anak dan wajah ibu anak. Upaya yang harus dilakukan Komisi Perlindungan Anak Indonesia adalah bekerja sama dengan Dewan Pers untuk mengedukasi pemberitaan ramah anak dan melakukan pengawalan rehabilitasinya jika sudah tersebar identitasnya di media sosial Komisi Perlindungan Anak Indonesia juga dapat melakukan kerjasama dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika agar bisa menutup akses pemberitaan yang dapat menimbulkan stigma bagi anak. Kata Kunci : Asas Praduga Tak Bersalah, Pers, Anak Bermasalah Dengan Sistem Peradilan Pidana Anak