Penelitian ini mengkaji tentang konsep dan pelaksanaan tugas Notaris secara elektronik (electronic Notary) yang belum diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris sehingga terjadi kekosongan Norma saat notaris menggunakan konsep tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa kekuatan mengikat dari akta yang dibuat dalam konsep Notaris secara elektronik (electronic Notary) di Indonesia. Jenis penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pada dasarnya akta yang dibuat secara sah dengan adanya kesepakatan para pihak didalamnya dan sesuai dengan syarat sah perjanjian dalam pasal 1320 KUHPerdata maka akan mengikat para pihak. Baik itu dibuat secara elektronik maupun secara k...
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Ja...
Pesatnya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi telah membawa banyak perubahan terhadap pola ke...
Notaris sebagai bagian dari profesi hukum telah memiliki kode etik yang diberlakukan untuk seluruh a...
Penelitian ini mengkaji tentang konsep dan pelaksanaan tugas Notaris secara elektronik (electronic N...
Berdasarkan Penjelasan Pasal 15 ayat (3) UUJNP notaris memiliki kewenangan mensertifikasi transaksi ...
Tujuan penelitian ini untuk mengetahui kewenangan notaries sebagai pejabat umum dalam pembuatan akta...
Tujuan penelitian ini untuk mengetahui dan menganalisis keabsahan tanda tangan pada akta autentik ya...
Pemanfaatan teknologi dan informasi dalam proses pemerintahan (e-government) akan meningkatkan efis...
Pemanfaatan teknologi dan informasi dalam proses pemerintahan (e-government) akan meningkatkan efis...
Metode pendekatan menggunakan yuridis normatif. Pengumpulan data menggunakan data sekunder. Pengolah...
Latar belakang dari penulisan tesis ini adalah dari adanya ketidakharmonisan antara Pasal 15 ayat (3...
Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana instrumen hukum dan perundangan...
Transaksi elektronik dapat dilakukan dimana saja dan kapan saja, dapat dimungkinkan bersifat lintas ...
ABSTRAKNotaris merupakan profesi yang mempunyai kewenangan yang diberikan secara atributif oleh Nega...
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Ja...
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Ja...
Pesatnya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi telah membawa banyak perubahan terhadap pola ke...
Notaris sebagai bagian dari profesi hukum telah memiliki kode etik yang diberlakukan untuk seluruh a...
Penelitian ini mengkaji tentang konsep dan pelaksanaan tugas Notaris secara elektronik (electronic N...
Berdasarkan Penjelasan Pasal 15 ayat (3) UUJNP notaris memiliki kewenangan mensertifikasi transaksi ...
Tujuan penelitian ini untuk mengetahui kewenangan notaries sebagai pejabat umum dalam pembuatan akta...
Tujuan penelitian ini untuk mengetahui dan menganalisis keabsahan tanda tangan pada akta autentik ya...
Pemanfaatan teknologi dan informasi dalam proses pemerintahan (e-government) akan meningkatkan efis...
Pemanfaatan teknologi dan informasi dalam proses pemerintahan (e-government) akan meningkatkan efis...
Metode pendekatan menggunakan yuridis normatif. Pengumpulan data menggunakan data sekunder. Pengolah...
Latar belakang dari penulisan tesis ini adalah dari adanya ketidakharmonisan antara Pasal 15 ayat (3...
Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana instrumen hukum dan perundangan...
Transaksi elektronik dapat dilakukan dimana saja dan kapan saja, dapat dimungkinkan bersifat lintas ...
ABSTRAKNotaris merupakan profesi yang mempunyai kewenangan yang diberikan secara atributif oleh Nega...
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Ja...
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Ja...
Pesatnya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi telah membawa banyak perubahan terhadap pola ke...
Notaris sebagai bagian dari profesi hukum telah memiliki kode etik yang diberlakukan untuk seluruh a...