Urgensi Pengaturan Trading in Influence Sebagai Sarana Pembangunan Masyarakat

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penegakan hukum trading in influence dalam praktik dan urgensi pengaturan trading in influence sebagai sarana pembangunan masyarakat. Metode dalam penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan spesifikasi deskriptif analitis. Penelitian ini berbeda dengan penelitian terdahulu dimana dilakukan pengkajian dalam urgensi pengaturan trading in influence yang dihubungkan dengan teori pembangunan masyarakat. Dalam praktiknya untuk menjerat pelaku korupsi dengan memperdagangkan pengaruh yang dimilikinya seringkali menggunakan ketentuan tindak pidana suap, hal ini dikarenakan adanya kekosongan norma dalam hukum positif Indonesia. Apabila diuraikan dan bercermin pada pengaturan pada Negara lain, perdagangan pengaruh yang dikenal dengan trading in influence memiliki unsur yang berbeda dengan suap. Untuk mengatasi budaya perdagangan pengaruh yang merupakan tindak pidana korupsi diperlukan suatu sarana dalam pembangunan masyarakat untuk mengubah budaya korupsi itu sendiri. Hasil penelitian mengungkapkan dengan melihat penegakan hukum trading in influence dalam praktik, seringkali penuntut umum mendakwakan seorang terdakwa dengan menggunakan Pasal 11 UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) juncto Pasal 64 ayat (1), padahal dapat dikatakan tidak seluruh unsur pasal tersebut terpenuhi untuk perbuatan trading in influence apabila dibandingkan dengan pengaturan yang diatur dalam Pasal 18 UNCAC. Oleh karena adanya kekosongan norma, penegak hukum menjadi tidak efektif dalam menjalankan tugasnya. Agar penegakan hukum dapat berjalan dengan maksimal dan tepat sasaran, pengaturan trading in influence menjadi hal penting untuk dirumuskan. Untuk Perumusan trading in influence perlu adanya Perubahan dan pembaharuan hukum yang bertujuan pada pembangunan masyarakat agar tujuan hukum dapat tercapai