Peran Majelis Adat Aceh dalam Menyelesaikan Sengketa Waris Tanah di Kecamatan Tempuk Teungoh Kota Lhokseumawe

Sistem hukum waris yang berlaku di Indonesia ada tiga yaitu, sistem Hukum waris Islam, sistem hukum waris Adat dan sistem hukum waris Perdata. Hukum waris suatu golongan masyarakat sangat dipengaruhi oleh bentuk kekerabatan dari masyarakat itu sendiri. Masyarakat Aceh menganut sistem kekerabatan parental artinya sistem waris dalam memberikan kedudukan anak laki-laki dan anak perempuan yaitu sama-sama mempunyai peluang untuk menjadi ahli waris. Sistem kekerabatan pada masyarakat parental didasarkan pada kedua orang tua. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Keistimewaan Aceh pada Pasal 3 ayat 2, menegaskan bahwa Aceh adalah Daerah Istimewa dalam bidang adat, agama, dan pendidikan. Pemerintah memberikan ruang bagi masyarakat lokal untuk bangkit kembali adat yang ada dalam masyarakat, salah satunya dalam penyelesaian sengketa waris yang diselesaikan oleh Majelis adat Aceh. Penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang peran MAA dalam menyelesaikan sengketa waris tanah di kecamatan tempuk teungoh kota lhokseumawe, penulisan tesis menggunakan metode yuridis empiris yang pada Kenyataan di lapangan dikaitkan dengan aspek hukum atau Perundang-undangan yang berlaku. Peran MAA dalam menyelesaikan sengketa waris belum sepenuhnya berjalan dengan baik, dari sistem administrasi maupun penerapan keputusan dari MAA