Implementasi Kebijakan Pengendalian Penduduk pada Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk (Ppapp) Provinsi DKI Jakarta

Berdasarkan data SDKI tahun 2017 Unmet Need di Provinsi DKI Jakarta sebesar 15,7%, angka tersebut masih di atas rata-rata nasional sebesar 10,6%. Hal ini menunjukkan bahwa masih terdapat masalah pengendalian penduduk di Provinsi DKI Jakarta. Keluarga Berencana atau kebijakan KB dalam meningkatkan akses pelayanan KB, salah satunya melalui pelayanan KB gratis. Pelaksanaan mobilisasi layanan KB gratis sebagai upaya strategis Dinas PPAPP Provinsi DKI Jakarta dalam meningkatkan partisipasi Pasangan Usia Subur dalam KB sehingga diharapkan dapat menurunkan angka fertilitas total (TFR). Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif yang bertujuan untuk mendeskripsikan bagaimana implementasi kebijakan pengendalian kependudukan di Provinsi DKI Jakarta yang diatur dalam Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 43 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Keluarga Berencana (KB) dan untuk mengetahui hambatan-hambatan dalam pelaksanaannya. pelaksanaan kebijakan tersebut. Wawancara mendalam dilakukan kepada pejabat Kantor PPAPP selaku pengelola dan pelaksana kebijakan KB. Hasil penelitian menunjukkan bahwa komunikasi dari level manajemen dilakukan secara berkala melalui rapat koordinasi. Adanya dukungan regulasi untuk pelaksanaan program. Komitmen pengelola dan pelaksana dalam upaya pencapaian target peningkatan pengendalian penduduk. Kendala pada pelaksanaan program pengendalian kependudukan dapat mempengaruhi pelaksanaan menjadi kurang optimal