Kajian Yuridis terhadap Tanggung Jawab Notaris dalam Pembuatan Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan

Tujuan penulisan artikel ini untuk mengetahui kajian yuridis dalam pembuatan SKMHT menurut UU Hak Tanggungan serta mengenai tanggung jawab Notaris dalam pembuatan SKMHT menurut aturan yang diberlakukan. Metode riset yang dipakai ialah jenis penelitian hukum normatif dengan pendekatan peraturan Perundangan, pendekatan konseptual, pendekatan kasus. Adapun hasil pembahasan yaitu mengenai kajian SKMHT dari UUHT yang terdapat pada Pasal 15 ayat (1) UUHT menjelaskan: “Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan wajib dibuat dengan akta notaris atau akta PPAT”. Dalam peraturan tersebut, Notaris/PPAT mempunyai kewenangan dalam membuat SKMHT dalam bentuk akta, namun dalam praktiknya mengisi isian/blangko/formulir yang telah disiapkan oleh instansi pertanahan. Rumusan norma hukum dalam pasal 15 ayat (1) UUHT mengandung pertentangan. Dalam satu sisi peraturan tersebut mewajibkan membebankan Hak Tanggungan yang dibuat atau dituangkan dengan akta Notaris, namun disisi lain mensyaratkan kuasa membebankan Hak Tanggungan dibuat dengan akta notaris/akta PPAT dalam bentuk “Surat”. Sehingga, SKMHT tidak memenuhi syarat sebagai akta otentik. Serta, pertanggung jawaban Notaris berupa kewenangan dalam menjalankan tugas jabatannya tercantum dalam Pasal 15 UUJN, sehingga dalam kewenangan tersebut dapat memberikan kepastian hukum yang dapat dipertanggungjawabkan oleh Notaris yang terdiri dari 3 aspek penting yaitu: Aspek Lahiriah; Aspek Formal dan Aspek materiil.   &nbsp