Penulisan buku ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan menganalisis ide dasar/konsep dasar pengaturan asas lex tempus delicti hukum pidana dalam KUHP saat ini, mengidentifikasi dan menganalisis kelemahan-kelemahan lex tempus delicti dalam KUHP, dan membuat rekonstruksi ideal lex tempus delicti hukum pidana nasional berbasis nilai-nilai Pancasila. Buku ini dapat menjadi penambahan bacaan khazanah ilmu dan referensi bacaan bagi mahasiswa ilmu hukum khususnya, masyarakat umum dan para praktisi hukum. Selain itu, semoga kehadiran buku ini juga dapat menyulut semangat literasi bagi para dosen dan insan akademis khususnya di Sumatera Utara, sehingga ke depannya dapat melahirkan mahakarya lain dibidang hukum yang menjadi rujukan bagi para pembac...
Abstrak Sanksi pidana terhadap perkara tindak pidana penganiayaan secara jelas telah termuat dalam p...
Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan tesis ini adalah penelitian yuridis normatif (lega...
Skripsi ini membahas tentang pemungutan hasil hutan secara tidak sah atau tanpa memiliki hak atau iz...
Buku ini dapat menjadi pedoman bagi para mahasiswa untuk menguatkan pondasi pengetahuan hukum pidana...
Buku ini dapat menjadi pedoman bagi para mahasiswa untuk menguatkan pondasi pengetahuan hukum pidana...
Penuntut umum sebagai wakil negara berperan penting melindungi masyarakat dan korban kekerasan seksu...
Penuntut umum sebagai wakil negara berperan penting melindungi masyarakat dan korban kekerasan seksu...
Penuntut umum sebagai wakil negara berperan penting melindungi masyarakat dan korban kekerasan seksu...
Penuntut umum sebagai wakil negara berperan penting melindungi masyarakat dan korban kekerasan seksu...
Abstrak Salah satu prinsip penting dalam hukum pidana terdapat di dalam asas legalitas yang menyatak...
Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana prinsip-prinsip penahanan terpi...
Isu hak azasi manusia pasca amandemen konstitusi menjadi isu yang krusial untuk dikaji, mengingat re...
Dalam situasi hukum perundang-undangan yang mengatur tentang Hukum Pidana,dimana bersifat elitis, ma...
Pasal 10 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menempatkan pidana mati sebagai salah satu pidana pokok. P...
Fenomena dilematis antara hukuman mati dan seumur hidup sudah seharusnya mengutamakan kepentingan pe...
Abstrak Sanksi pidana terhadap perkara tindak pidana penganiayaan secara jelas telah termuat dalam p...
Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan tesis ini adalah penelitian yuridis normatif (lega...
Skripsi ini membahas tentang pemungutan hasil hutan secara tidak sah atau tanpa memiliki hak atau iz...
Buku ini dapat menjadi pedoman bagi para mahasiswa untuk menguatkan pondasi pengetahuan hukum pidana...
Buku ini dapat menjadi pedoman bagi para mahasiswa untuk menguatkan pondasi pengetahuan hukum pidana...
Penuntut umum sebagai wakil negara berperan penting melindungi masyarakat dan korban kekerasan seksu...
Penuntut umum sebagai wakil negara berperan penting melindungi masyarakat dan korban kekerasan seksu...
Penuntut umum sebagai wakil negara berperan penting melindungi masyarakat dan korban kekerasan seksu...
Penuntut umum sebagai wakil negara berperan penting melindungi masyarakat dan korban kekerasan seksu...
Abstrak Salah satu prinsip penting dalam hukum pidana terdapat di dalam asas legalitas yang menyatak...
Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana prinsip-prinsip penahanan terpi...
Isu hak azasi manusia pasca amandemen konstitusi menjadi isu yang krusial untuk dikaji, mengingat re...
Dalam situasi hukum perundang-undangan yang mengatur tentang Hukum Pidana,dimana bersifat elitis, ma...
Pasal 10 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menempatkan pidana mati sebagai salah satu pidana pokok. P...
Fenomena dilematis antara hukuman mati dan seumur hidup sudah seharusnya mengutamakan kepentingan pe...
Abstrak Sanksi pidana terhadap perkara tindak pidana penganiayaan secara jelas telah termuat dalam p...
Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan tesis ini adalah penelitian yuridis normatif (lega...
Skripsi ini membahas tentang pemungutan hasil hutan secara tidak sah atau tanpa memiliki hak atau iz...