Meninjau Zakat Penghasilan Pada Fatwa Mui No. 3 Tahun 2003 Dan Ijtihad Yusuf Qaradhawy

Pembahasan mengenai zakat penghasilan sebetulnya tergolong baru dalam kajian fiqh. Sejak zaman Rasulullah SAW jenis zakat ini belumlah dikenal karena jenis pekerjaan yang dikenal pada masa itu belumlah sekompleks saat ini. Oleh karena itu memang diperlukan kajian khusus mengenai pengenaan zakat terhadap jenis-jenis profesi yang tergolong asing di zaman Rasulullah yang pada masa ini berkembang pesat. Syaikh Yusuf Qaradhawy mencoba membahasnya dan melakukan ijtihad atas problem yang muncul ini, yang ia tuangkan dalam kitabnya yang berjudul Fiqh Az-Zakat (Dirasah Muqaranah Li Ahkamiha wa Falsafatiha fii Dhau'al Qur'ana wa Assunnah), yang berarti “Fiqh Zakat (Studi Komparatif Mengenai Status Hukum dan Filsafat Zakat Berdasarkan Qur'an dan Hadis)”. Di Indonesia kemudian ijtihad ini diadopsi melalui Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) No. 3 Tahun 2003. Akan tetapi ada hal-hal yang sebetulnya berbeda antara ketentuan zakat penghasilan menurut Yusuf Qaradhawy dan dalam fatwa MUI tersebut, yakni mengenai haul, nishab, dan dasar perhitungan objek zakatnya. Tulisan ini akan mencoba mengkomparasi hal-hal tersebut dengan melihat apakah memang fatwa tersebut didasarkan pada ijtihad Qaradhawy dan sesuai dengan tuntunan syariah atau justru menimbulkan inkonsistensi pengaturan mengenai zakat penghasilan. Tulisan ini dibuat dengan metode studi komparatif antara Fatwa MUI No. 3 Tahun 2003 dengan Ijtihad Yusuf Qaradhawy mengenai Zakat Penghasilan. Hal-hal yang dibandingkan adalah mengenai unsur-unsur dalam zakat berdasarkan syariat Islam. Unsur-unsur tersebut adalah mengenai hukum dasar, nishab, haul, dan perhitungan objek zakatnya