ANALISIS PEMBARENGAN PERBUATAN PIDANA TERHADAP PUTUSAN HAKIM NOMOR 55 / PID.B/2015/PN-BNA DAN 79/PID.B/2013/PN.SKA

ANALISIS PEMBARENGAN PERBUATAN PIDANA TERHADAP PUTUSAN HAKIM NOMOR 55 / PID.B/2015/PN-BNA DAN 79/PID.B/2013/PN.SKA.Rini Mihartika Dr. Rizanizarli, S.H., M.H.**Dr.Suhaimi, S.H., M.Hum.***ABSTRAKBerdasarkan ketentuan Pasal 143 ayat (2) huruf b Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana bahwa syarat materil dari surat dakwaan harus menguraikan secara cermat, jelas dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan dengan menyebutkan waktu dan tempat tindak pidana itu dilakukan. Namun dalam putusan No.55/PID.B/2015/PN-BNA dan Putusan Pengadilan Negeri Surakarta Nomor 79/PID.B/2013/PN.SKA unsur yang dimaksud dalam pasal tersebut belum terpenuhi demikian juga dalam pertimbangan hukum dari putusan hakim, yang tidak memuat secara jelas tentang fakta-fakta yuridis yang terungkap di persidangan.Karena hakim tidak dapat memutuskan suatu perkara diluar dari dakwaan Jaksa.Penulisan ini bertujuan untuk mengamati pertimbangan hakim dalam 2 kasus tersebut yang menjadi penyebab hakim hanya menuntut 1 tindak pidana saja dan bagaimana hakim dalam memutuskan tindak pidana pembarengan (concursus).Untuk mencapai tujuan tersebut peneliti menggunakan metode penelitian hukum normatif yang berangkat dari isu hukum dengan metode perbandingan. Penelitian ini menggunakan sumber data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder yang mencakup dokumen dokumen resmi, buku-buku, dan hasil-hasil penelitian yang berwujud laporan . data data tersebut dianalisis dengan metode kualitatif.Hasil penelitian menunjukkan bahwa hakim dianggap kurang tepat didalam mempertimbangkan putusannya dimana hukuman yang diterima terdakwa tidak setimpal dengan perbuatan apa saja yang telah terdakwa lakukan terhadap putusan No.55/PID.B/2015/PN-BNA dan Putusan Pengadilan Negeri Surakarta Nomor 79/PID.B/2013/PN.SKA.Disarankan kepada Jaksa Penuntut Umum harus lebih teliti dalam menyusun surat dakwaannya sesuai dengan Pasal 143 ayat (2) KUHAP. Demikian juga hakim dalam memberikan putusannya Diharapkan kepada hakim dalam memberikan putusan harus memuat fakta-fakta yuridis dengan memperhatikan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, sehingga putusan yang diberikan oleh hakim tidak terdapat kekeliruan dalam penjatuhan putusan, sehingga tidak ada yang dirugikan dan meresahkan masyarakat dengan putusan hakim tersebut