PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEGAWAI BANK DALAM MERGER PT. BANK BRI SYARIAH MENJADI BANK SYARIAH INDONESIARN (STUDI PADA KANTOR WILAYAH PT BANK SYARIAH INDONESIA BANDA ACEH).

Menurut, Pasal 126 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yang dimana dijelaskan mengenai penggabungan yang bersifat protektif ,bertujuan untuk melindungi kepentingan-kepentingan pihak tertentu, dalam hal ini pihak pemegang saham, nasabah dan karyawan. Namun pada kenyataanya pihak bank tidak memperhatikan kepentingan atas karyawannya.Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan bentuk perlindungan hukum bagi pegawai pada Bank BRI Syariah yang selanjutnya dimerger menjadi Bank Syariah Indonesia dan untuk mengetahui akibat hukum terhadap pegawai PT Bank BRI Syariah sebagai akibat dari Merger PT Bank BRI Syariah ke dalam Bank Syariah IndonesiaPenulisan skripsi ini menggunakan metode penelitian yuridis-empiris, yaitu jenis penelitian hukum yang mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataannya di masyarakat. Data diperoleh melalui penelitian lapangan dengan mewawancarai responden dan informan yang telah ditentukan sebelumnya dan penelitian kepustakaan dengan mengkaji atau mempelajari aturan perundang-undangan, buku, jurnal, makalah dan dokumen dan lainnya yang berkaitan dengan penelitian ini. Analisis data dilakukan secara kualitatif.Hasil penelitian ini menunjukan bahwa kebijakan restrukturisasi pegawai pada saat merger tersebut sifatnya tidak memaksa sehingga apabila pegawai tetap menolak penawaran kontrak baru pegawai tetap memiliki 3 opsi yaitu pegawai berhak memilih untuk dimutasi pada cabang BRI Konvensional lain di luar provinsi Aceh, berhenti dari Bank BRI Syariah dan dibayarkan pesangon (Gold Shake Hand) atau Pindah ke BSI dan dibayarkan pesangonnya (Silver Shake Hand). Akibat yang timbul dari peristiwa merger dalam hal hubungan kerja antara Perusahaan dan pekerja dapat menimbulkan dua kemungkinan yaitu antara lain pekerja tidak lagi sebagai pegawai apabila pekerja memilih berhenti sebagai pegawai. Kemudian pekerja yang memilih bekerja di BSI melakukan perjanjian kerja baru sebagai pegawai BSI, yang sebelumnya mereka sebagai pegawai BRI Syariah. Disarankan kepada pemerintah untuk memperhatikan hak-hak pegawai yang terkena dampak restrukturisasi pegawai sebagai akibat dari merger berpedoman pada peraturan perundang-undangan. Kepada pihak perusahaan yang akan melakukan merger untuk melaksanakan sosialisasi dan bersikap terbuka terhadap pekerja, sosialisasi yang dilakukan jauh hari sebelum dilakukannya merger