ANALISIS PERUBAHAN BENTUK BADAN USAHA MILIK DAERAH DARI PERUSAHAAN DAERAH MENJADI PERUSAHAAN PERSEROAN DAERAH (STUDI PADA BADAN USAHA MILIK ACEH)

ABSTRAK ASRI ARIEFANDI HAMDANI (2021) ANALISIS PERUBAHAN BENTUK BADAN USAHA MILIK DAERAH DARI PERUSAHAAN DAERAH MENJADI PERUSAHAAN PERSEROAN DAERAH(Studi pada Badan Usaha Milik Aceh)Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala(vi, 55), pp., bibl. Dr. Teuku Ahmad Yani, S.H., M.Hum. Perusaahan Daerah Bank Perkreditan Rakyat (PD BPR) Mustaqim Sukamakmur dan Perusahaan Daerah Pembangunan Aceh (PDPA) melakukan perubahan bentuk hukum menjadi Perusahaan Perseroan Daerah. Perubahan bentuk hukum ini merujuk pada Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Namun di dalam UU PT tidak diatur mengenai tata cara perubahan bentuk hukum perusahaan. Sehingga dengan tidak diaturnya tata cara perubahan tersebut, maka muncul beberapa permasalahan diantaranya peraturan hukum mengenai perubahan bentuk PD menjadi Perseroda, tanggung jawab PD terhadap pihak ketiga serta hambatan dalam melakukan perubahan bentuk hukum. Tujuan penulisan skripsi ini untuk menjelaskan peraturan hukum tentang perubahan bentuk PD menjadi Perseroda, mengetahui tanggung jawab PD terhadap pihak ketiga dengan adanya perubahan bentuk hukum dan mencari tahuhambatan apa saja yang terdapat dalam perubahan bentuk hukum tersebut.Guna memperoleh data dalam penulisan skripsi ini dilakukan penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan. Penelitian kepustaakan guna memperoleh data primer dengan cara mempelajari literatur dan perundang-undangan yang berlaku. Penelitian lapangan guna memperoleh data sekunder yang didapatkan melalui proses wawancara dengan responden dan informan.Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa pada PD BPR Mustaqim Sukamakmur mengajukan permohonan persetujuan perubahan bentuk hukum kepada Otoritas Jasa Keuangan, dikeluarkannya Qanun Aceh Nomor 5 Tahun2015 tentang Perubahan Bentuk Hukum Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Mustaqim Sukamakmur menjadi Perseroan Terbatas Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Mustaqim Aceh. Pada PDPA dikeluarkan Qanun Aceh Nomor 16Tahun 2017 tentang Perubahan Bentuk Hukum Perusahaan Daerah PembangunanAceh menjadi Perseroan Terbatas Pembangunan Aceh. Setelah berlakunya Qanun, pelaksanaan perubahan bentuk badan hukum dilakukan sesuai dengan mekanisme pendirian PT. Adapun tanggung jawab PD terhadap pihak ketiga beralih menjadi tanggung jawab Perseroda. Sedangkan hambatan dalam perubahan bentuk hukum disebabkan oleh faktor internal maupun faktor eksternal.Disarankan kepada Pemerintah untuk membuat peraturan mengenai perubahan bentuk hukum PD menjadi Perseroda agar tidak terjadi keambiguan atau multitafsir dalam melaksanakan perubahan bentuk hukum serta diharapkan kepada pihak yang berada didalam perusahaan untuk dapat lebih terbuka terhadap adanya permintaan perolehan informasi mengenai perusahaan tersebut.