EVALUASI PROGRAM PEMBERDAYAAN EKONOMI MASYARAKAT KORBAN KONFLIK OLEH BADAN REINTEGRASI ACEH

Pada tahun 1976 wilayah Aceh pernah mengalami konflik hingga pada tahun 2005 menjadi momentum perdamaian antara Gerakan Aceh Merdeka dengan Pemerintah Republik Indonesia, kesepakatan damai pada tanggal 15 Agustus 2005 dengan Perjanjian MoU Helsinki. Pemerintah RI mengeluarkan Instruksi Presiden Nomor 15 tahun 2005 mengeluarkan tahapan pemulihan dimulai dari Disarmanment, Demobilitation, Reintegration. Reintegration adalah tahapan yang membutuhkan waktu dan biaya karena memulihkan kondisi pasca konflik, Badan Reintegrasi Aceh sebagai Lembaga Non Struktural Pemerintah Aceh tentunya ikut memulihkan Aceh pasca Konflik. Target dan capaian merupakan tantangan bagi Badan Reintegrasi Aceh dan menjadi tanggungjawab terhadap amanah untuk memulihkan kondisi Aceh pasca Konfik. Ditengah perjalanan realisasi Program Pemberdayaan Ekonomi Korban Konflik masih ada isu-isu yang beredar terkait belum tuntasnya pemberdayaan ekonomi bagi masyarakat korban konflik. Penelitian ini bertujuan mengetahui serta mendeskripsikan program pemberdayaan ekonomi masyarkat korban konflik dan yang menghambat dalam pelaksanaanya. Penelitian ini menggunakan Teori Evaluasi Program serta menganalisisnya dengan Teori Pemberdayaan Eknomi. Penelitian dengan metode Kualitatif dan pendekatan Deskriptif. Hasil dari Penelitian ini adalah target dan capaian pemberdayaan ekonomi yang belum tercapai, serta minimnya sumber daya manusia yang menguasai teknis lapangan sehingga terhambatnya proses pelaksanaan program. Selain itu masyarakat masih bergantung pada bentuk bantuan karena prosesnya tidak diiringi dengan pengembangan sumber daya pada masyarakat, pelaksanan Program dilakukan melalui perencanaan serta menyesuaikan kebutuhan dan latar belakang calon penerima program. Kemudian hambatan dalam penentuan sasaran yang dialami Badan Reintegrasi Aceh yang menjadi terkendala karena strategi pelaksanaan program yang belum maksimal. Pada pelakasanaan program diharapkan melibatkan Stakeholder. Meningkatkan sumberdaya manusia baik kualitas dan kuantitas, adanya peningkatan sumberdaya manusia pada penerima program, dan fungsi Satpel BRA dapat dioptimalkan.Kata Kunci : Evaluasi Program, Korban Konflik, Pemberdayaan Ekonomi, Badan Reintegrasi Ace