PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA ALIRAN SESAT DI KOTA BANDA ACEH

ABSTRAK Maisura Maharami, 2021 (Dr. Mohd. Din, S.H., M.H.) Pasal 28E ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tentang Jaminan kebebasan dalam menjalankan agama dimana setiap orang bebas memeluk agama dan beribadat menurut agamanya. Namun dengan dalih kebebasan beragama, muncul upaya penciptaan aliran-aliran agama baru atau organisasi-organisasi kebatinan/kepercayaan masyarakat yang bertentangan dengan Undang-Undang No.1/PNPS/1965 yaitu tentang pencegahan penyalahgunaan dan/atau penodaan agama dan pasal 156a KUHP yang pada intinya merupakan aturan mengenai perbuatan pidana terhadap penistaan agama dan sanksi pidana terhadap perbuatan tersebut.Tujuan penelitian skripsi ini adalah untuk menjelaskan strategi MPU Kota Banda Aceh dalam menanggulangi berkembangnya aliran sesat di Kota Banda Aceh dan untuk mengetahui penerapan kebijakan yang dilakukan MPU Kota Banda Aceh dalam penanggulangan Aliran Sesat serta mengetahui faktor yang menyebabkan suatu aliran sesat tidak diproses melalui sistem peradilan pidana.Data penulisan skripsi ini diperoleh melalui penelitian kepustakaan dan lapangan. Data sekunder dilakukan dengan cara membaca dan menganalisis peraturan perundang-undangan, buku-buku, artikel dan bahan-bahan lain. Data primer dilakukan melalui wawancara dengan responden dan informanHasil penelitian menunjukan bahwa strategi MPU Kota Banda Aceh dalam penanggulangan aliran sesat yaitu dengan cara memantau kelompok atau aliran yang dianggap menyimpang lalu memberikan sanksi sosial berupa pengusiran. Adapun kasus yang tidak di proses melalui peradilan pidana dikarenakan tidak adanya laporan dari pihak masyarakat dan pemerintah ke pihak pengadilan, maka dari itu kebijakan yang akan di terapkan dalam masyarakat yaitu memberikan pemahaman atas agama Islam yang benar demi mencegah terjadinya penyebaran aliran sesat.Disarankan kepada pihak MPU agar melakukan pembinaan dan pemantauaan pengajian yang datangnya dari pihak luar serta melakukan koordinasi antar instansi yang terkait