PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP NARAPIDANA YANG MENJADI KORBAN TINDAK PIDANA KEKERASAN DI RUMAH TAHANAN NEGARA KLAS IIB BANDA ACEH (SUATU PENELITIAN DI RUMAH TAHANAN NEGARA KLAS IIB BANDA ACEH)

Penelitian ini bertujuan mengetahui bentuk-bentuk perlindungan hukum yang diberikan pihak Rutan kepada korban yang timbul akibat tindak pidana kekerasan yang dilakukan oleh narapidana di dalam Rutan serta kendala-kendala yang dialami npara petugas dalam memberi perlindungan hukum tersebut. Hasil penelitian menjelaskan bahwa perlindungan hukum yang diberikan oleh pihak Rutan terhadap Narapidana yang menjadi Korban Kekerasan didalam Rutan dengan; pertama perawatan Kesehatan yang mana setiap luka yang timbul akan dirawat hingga sembuh total dan psiko-sosial. Kedua, Pemisahan antara korban dan pelaku tindak pidana kekerasan meliputi; pemisahan blok kamar dan pemindahan rutan. Ketiga, sidang TPP, adalah sidang untuk menentukan status para pihak sekaligus program pembinaan dan sanksi yang diberikan kepada pihak-pihak Disarankan kepada pihak Rutan dan Kementrian Hukum dan Ham lebih maksimal lagi dalam memberikan perlindungan hukum dengan membentuk peraturan-peraturan yang mengatur khusus hak-hak yang didapat oleh korban tindak pidana kekerasan didalam Rutan, peningkatan saranan dan prasarana sebagai peningkatan keamanan dalam pengontrolan narapidana, penambahan SDM baik dari segi kualitas maupun kuantitas untuk menunjang kelancaran serta keoptimalan perlindungan hukum terhadap korban kedepannya