Legalitas Peraturan Daerah Bermuatan Materi Keagamaan

Otonomi daerah adalah salah satu cara pembagian kekuasaan antara pusat dan daerah yang memberikan kebebasan kepada daerah-daerah otonom untuk menjalankan pemerintahannya sendiri secara bebas dan seluas-luasnya dalam bingkai negara kesatuan. Dalam menjalankan otonomi yang seluas-luasnya tersebut pemerintah daerah berhak untuk menetapkan peraturan daerah. Kewenangan yang terletak pada otonomi daerah tidak semuanya diserahkan kepada pemerintah daerah karena dalam pembagian urusan ada beberapa urusan yang tetap menjadi urusan pemerintah pusat yaitu politik luar negeri, pertahanan, keamanan, yustisi, moneter dan fiskal, serta agama. Sehingga pemerintah daerah samasekali tidak memiliki kewenangan mengurusi urusan tersebut, fokus penulisan ini adalah Agama. Pada faktanya begitu banyak daerah yang mengeluarkan peraturan daerah yang memuat materi keagamaan sehingga peraturan tersebut telah bertentangan dengan konstitusi karena daerah telah melampaui kewenangan yang diberikan dan mengakibatkan peraturan daerah yang bermuatan materi keagamaan dalam sistem hukum tata negara di Indonesia tidak memiliki legalitas