Keabsahan Klaim Kedaulatan Jepang atas Kepulauan Senkaku

Kedaulatan adalah hal yang utama bagi negara untuk melaksanakan jurisdiksinya. Dalam hukum internasional, kedaulatan merupakan aspek utama adanya suatu negara (the existence of state). Permasalahan kedaulatan ini dapat terjadi manakala muncul sengketa, khususnya wilayah dari suatu negara itu sendiri. Kepulauan Senkaku, yang masih menjadi wilayah sengketa antara Tiongkok dan Jepang, adalah masalah yang erat kaitannya dengan hukum internasional. Permasalahan ini terus bergulir, seiring berkembangnya hukum internasional itu sendiri dan penemuan beberapa fakta-fakta hukum dari kedua belah pihak. Kedua negaratersebut ‘berlomba’ dalam rangka siapa yang lebih berhak memperoleh kedaulatan secara legal dan sah menurut hukum internasional. Jepang sendiri, yang akan di bahas dalam skripsi ini, memiliki 3 (tiga) cara kaitannya dengan perolehan kedaulatanwilayah Kepulauan Senkaku, yaitu berdasarkan okupasi, preskripsi dan cessi. Namun, perolehan kedaulatan ini masih menjadi permasalahan, yang mana Tiongkok dengan pemerintahan pendahulunya yaitu Dinasti Ming dan Qing, menemukan Kepulauan Diaoyu (Senkaku). Terdapattiga traktat yang menjadi isu utama sengketa ini, yaituTraktat Shimonoseki, Treaty of Peace with Japan, dan Okinawa Reversion Agreement. Tiongkok mengklaim bahwa ketiga traktat tersebut tidak sah. Jepang sendiri memperoleh kedaulatan atas Kepulauan Senkaku secara sah berdasarkan dari the San Fransisco Peace Treatydan Okinawa Revesion Agreement, yaitu cessi