Kekerasan Negara Terhadap Masyarakat Papua Studi Terhadap Pembatalan Perda No 5 Tahun 2007 Tentang Pelarangan Penjualan, Pengedaran, Penyimpanan dan Pengkonsumsian Minuman Keras di Mimika Papua oleh Menteri dalam Negeri

Kekerasan sudah seusia manusia di bumi. Secara teoritis, kekerasan itu terjadi dalam tiga aspek yaitu pertama, kekerasan langsung yang menyentuh aspek fisik, kedua, kekerasan struktural yang terbentuk dan terpola dalam kehidupan masyarakat, terjadi dan dilakukan melalui sistem, kelompok masyarakat, dan struktur sosial dalam komunitas masyarakat tertentu. Ketiga, kekerasan budaya merupakan kekerasan yang menyentuh aspek kebudayaan seperti simbol-simbol budaya, simbol-simbol agama dan lain sebagainya. Sudah tidak menjadi rahasia umum, jika bagi bangsa West Papua, kekerasan tidak asing lagi. Misalnya sebelum ada misi kekristenan, dalam kehidupan sehari-hari karena berebut wilayah kekuasaan atau lahan, terjadi konflik/perang antar kelompok suku tertentu. Namun, kekerasan yang menyentuh segala aspek kehidupan sosial manusia Papua mulai terjadi sejak penjajahan Belanda, dan ketika Papua dinyatakan sebagai bagian integral melalui Penentuan Pendapat Rakyat ((PEPERA/ act of free Choice 1969). Sejak saat itu, rakyat Papua sudah mengalami kekerasan fisik, psikis yang tak terhingga. Tidaklah heran apabila orang Papua menganggap kekerasan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan mereka. Sebab sejak Papua dinyatakan bergabung dengan NKRI dan Papua ditetapkan sebagai Daerah Operasi Militer (DOM) hanya karena Perjuangan Papua Merdeka (OPM), menjadi momok yang sangat menakutkan dan meninggalkan trauma yang mendalam bagi rakyat west Papua. Dalam kaitan dengan hal ini, NKRI menggunakan sistem Negara totaliter dengan sungguh-sungguh mengontrol dan mengendalikan semua sistem dan organ kekerasan dengan tujuan dominasi total terhadap bangsa Papua, sumber daya alam (SDA) dengan sangat ketat. Oleh karenanya NKRI melancarkan operasi militer yang tersistem dan terkontrol yang menyentuh beberapa aspek kekerasan tadi dengan menggunakan system negara totaliter yang dapat disebut sebagai negara teroris berdasi merupakan kejahatan kekerasan negara yang luar biasa. Merujuk pada hal tersebut, di Papua secara khusus di Timika, timbul berbagai persoalan sosial yang menyentuh berbagai aspek. Akibatnya terjadi berbagai bentuk kekerasan, mulai dari KDRT, konflik, perang, pemerkosaan, pembunuhan, pelecehan seksual, kecelakaan dan lain sebagainya. Persoalan sosial tersebut terjadi lebih karena peredaran minuman keras yang tidak terkendali. Oleh sebab itu Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Mimika merancang dan menetapkan Perda pelarangan miras, dengan tujuan untuk mengurangi berbagai persoalan sosial dimaksud. Namun, sangat disayangkan setelah proses pelaksanaan Perda miras berjalan selama dua tahun, terbit Surat Keputusan Mentri Dalam Negeri yang membatalkan Perda miras tersebut. Alasan pembatalan Perda tersebut mengacu pada peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi yaitu Peraturan Pemerintah No 38 Tahun 2007, Keputusan Presiden Nomor 3 Tahun 1997 dan Peraturan Mentri Perdagangan Nomor 15/M-DAG/PER/3/2006. Dengan demikian, untuk tetap menjaga dan melestarikan berbagai kekerasan dan pembodohan negara terhadap rakyat west Papua, maka negara ini melalui Mentri Dalam Negeri mengeluarkan Surat Keputusan yang bernomor: 188.342/1463/SJ untuk membatalkan produk hukum daerah Mimika, yang mana produk hukum atau Perda No 5 Tahun 2007, mengandung pelarangan terhadap penjualan, pengedaran, penyimpanan dan pengkonsumsian minuman keras atau minuman beralkohol di wilayah hukum kabupaten Mimika. Karena miras menjadi alat utama terjadinya berbagai persoalan sosial, mulai dari yang terkecil hingga konflik/perang yang menyebabkan terciptanya pemiskinan terstrukural maka dengan ini dinyatakan dilarang. Oleh sebab itu, dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penulisan dengan pendekatan kualitatif, dimensi deskriptif dan opservasi lapangan. Selain itu penulis juga menggunakan studi pustaka sebagai penunjang penelitian ini