Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Dan Anak Korban Perdagangan Manusia

Perlindungan hukum terhadap perempuan dan anak korban perdagangan manusia merupakan hal penting yang harus diperhatikan. Hal ini dikarenakan jumlah perdagangan perempuan dan anak dari tahun ketahun semakin meningkat. Berbagai kebijakan (policy) yang dibuat pemerintah berkaitan dengan perlindungan terhadap perempuan dan anak, pada dasarnya kebijakan yang dibuat relatif komprehensif, mulai dari Undang-undang dasar 1945 hingga peraturanperaturan seperti, Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban, Undang-Undang Perlindungan Anak dan Undang-Undang HAM. Perlindungan hukum terhadap perempuan dan anak korban perdagangan manusia saat ini masih dirasakan kurang efektif. Hal ini terlihat dari sanksi yang diberikan hakim kepada pelaku perdagangan perempuan dan anak masih dinilai ringan dan belum adanya sanksi berupa ganti rugi terhadap pelaku perdagangan manusia. Diharapkan perlindungan hukum dimasa yang akan datang lebih baik dan lebih memihak kepada korban perdagangan manusia, artinya apa yang menjadi hak korban dapat terpenuhi, dalam hal ini restitusi