Pemidanaan dalam Kasus Kecelakaan Lalu Lintas yang Menyebabkan Mati Pasca Berlakunya UU No 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Studi Kasus di Wilayah Pengadilan Negeri Salatiga)

Perkara-perkara kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan mati sebelum adanya perubahan undang-undang, atau sebelum diundangkanya UU No.22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan dalam penjatuhan pidana kepada pelaku mendasarkan pada Pasal 359 KUHP, dan setelah berlakunya UU No.22 Tahun 2009 mendasarkan Pasal 310 ayat (4). Oleh karena itu, penulis terdorong untuk melakukan penelitian di Pengadilan Negeri Salatiga mengenai pertimbangan hakim dalam penjatuhan pidana bagi terdakwa kasus kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan matinya orang lain setelah terjadi perubahan undang-undang. Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, maka permasalahan yang akan dibahas penelitian itu adalah “bagaimanakah pertimbangan hakim dalam pemidanaan terhadap terdakwa pada kasus kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan matinya orang lain pasca berlakunya UU No. 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan?” Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif (case approach). Jenis penelitian yang digunakan adalah eksploratif. Pengumpulan data diperoleh dari berbagai sumber data yakni bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Unit amatan yaitu putusan kasus kecelakaan lalu lintas yang diadili di Pengadilan Negeri Salatiga sebelum dan sesudah diberlakukannya UU No. 22 Tahun 2009. Unit amatan yaitu pertimbangan hakim Pengadilan Negeri Salatiga dalam penjatuhan pidana kepada terdakwa kasus kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan matinya orang lain sebelum dan sesudah diberlakukannya UU No. 22 Tahun 2009. Hasil penelitian yang diperoleh adalah setelah berlakunya undang-undang baru yaitu UU No.22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan yang didalamnya terdapat Pasal 310 Ayat (4) yang mengatur lebih spesifik tentang kelalaian yang terkhusus dalam kecelakaan lalu lintas terutama yang menyebabkan matinya orang lain tidak secara spesifik mempertajam hakim untuk menjatuhi pidana lebih berat dibanding saat hakim masih mengacu pada Pasal 359 KUHP. Pada kenyataanya pidana yang dijatuhkan cenderung lebih ringan. Memang selain memiliki sanksi yang lebih berat karena bersifat kumulatif dalam Pasal 310 Ayat (4) UULAJ juga memiliki sanksi yang lebih ringan karena bersifat alternatif yaitu pidana penjara atau denda, dan dalam penjatuhan pidana adalah kebebasan hakim (diskresi), akan tetapi bila melihat tujuan dari adanya perubahan undang-undang dan diundangkanya UU No.22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan yang antara lain bertujuan terwujudnya lalu lintas yang tertib, lancar dan aman, maka setidak-tidaknya hakim dapat menjatuhkan pidana yang benar-benar menimbulkan efek jera sehingga kecelakan lalu lintas terutama yang menyebabkan matinya orang lain dapat diminimalkan