Perbandingan Pengaturan Kekuasaan Eksekutif di dalam Konstitusi Republik Indonesia dan Konstitusi Republik Demokratis Timor-Leste

Lembar Pengesahan tidak disertai tanda tangan dosen pembimbingPengaturan kekuasaan eksekutif di dalam konstitusi kedua Negara masing-masing, yaitu Konstitusi Indonesia (UUD 1945) maupun Constituição da República Democrática de Timor-Leste (CDRTL 2002). Dalam hal pengaturan kekuasan tersebut, telah di atur dalam pembagian kekuasaan antara lembaga negara eksekutif dengan lembaga legislatif. Dilihat dari permasalahan kedua negara, maka pengaturan konstitusional kekuasaan eksekutif yang akan dibandingkan adalah : Pertama, konsep pengaturan kekuasaan eksekutif. Kedua, pengaturan konstitusional kekuasaan atributif eksetutif dan Ketiga, hubungan antara kekuasaan lembaga eksekutif dengan legislatif. Konstitusi merupakan hukum tertinggi di seluruh negara di dunia, termasuk Republik Indonesia dan República Democrática de Timor-leste. Dengan demikian, pengaturan kekuasaan eksekutif pun berlaku sejak Konstitusi itu berlaku. Konstitusi tersebut dilaksanakan oleh lembaga-lembaga negara permanen yang telah ditetapkan oleh konstitusi tersebut di kedua negara yang berbeda yaitu, Indonesia dan Timor-Leste, secara spesifik adalah ketentuan-ketentuan terhadap pengaturan konstitusional terhadap kekuasaan eksekutif dalam penyelenggaraan negara dengan sistem pemerintahan yang berbeda yaitu Indonesia dengan sistem pemerintahan presidensial. Sedangkan, Timor-Leste menerapkan sistem pemerintahan semi-presidensial. Penelitian yang dilakukan adalah penelitian hukum (legal research) dan lebih spesifik lagi penelitian perbandingan hukum (comparative law research) dilapangan hukum tata negara (comparative constitusional law research) antara kedua negara. Pokok persoalan yang ingin diperbandingkan adalah tentang pengaturan kekuasaan eksekutif. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini meliputi : Pertama, pendekatan perundang-undangan (statute approach); Kedua, pendekatan konseptual (conceptual approach); dan Ketiga, pendekatan histories (historical approach). Pendekatan-pendekatan tersebut akan berimplikasi pada bahan-bahan hukum (authorities, legal materials) dalam menjawab isu hukum penelitian. Hasil penelitian akan dianalisis dengan langkah-langkah dalam bahanbahan hukum penelitian adalah deskripsi, sistematisasi dan evaluasi. Dalam hal, pertanggungajawaban sistematika adalah uraian-uraian logis-sistematis dari hasil penelitian yang dilakukan, sehingga hasil penelitian tersebut akan diambil suatu kesimpulan dan saran dalam tesis ini.Within both states it has been regulated the executive power respectively, namely the constitution of Indonesia (UUD 1945) as well as the constitution of Timor-Leste / Constituição da República Democrática de Timor-Leste (CDRTL 2002). Concerning these power regulations, it has been regulated in the distribution of power among state body namely executive and legislative. If we look at the problem of both state, as a result the constitutional regulation of executive power that will be compare are: First, the concept of executive power regulation. Second, the constitutional regulation of executive attributive power. And third, the relation between executive and legislative power. The constitution is the highest law of all nations in the world, including the Republic of Indonesia and República Democrática de Timor-Leste. Therefore, the regulation of executive power also is in effect since the Constitution is in effect. That Constitution will be implemented by the permanent body of the state which is established by the Constitution in both different countries, namely Indonesia and Timor-Leste. Particularly, the rules concerning constitutional regulation toward executive power within its implementation as a state with different governmental system, which is Indonesia with the presidential governmental system, while Timor-Leste with the semi presidential governmental system. The research that conducted is a legal research and specifically is a comparative law research in the field of governmental law between both states. The key issue that will be compare regarding the regulation of executive power. The approach that used in this research consists of: First, statute approach; Second, conceptual approach; and Third, historical approach. These approaches have implication to the law materials (authorities, legal materials) in order to respond to the legal research issue. The result of research will be analyzed with the methods within law research materials namely descriptive, systematization and evaluation. Concerning the systematic responsibility are the logic and systematic explanation from the result of the research which conducted, so the result of the research will be taken a conclusion and suggestion in this thesis