Urgensi Pembentukan Peradilan Khusus Pilkada Ditinjau Dari Aspek Kepastian Hukum

Indonesia dengan usia pemerintahan yang masih terbilang muda, memiliki banyak hal yang perlu dan harus dibenahi. Mulai dari membangun sistem yang dimulai dari nol, hingga memperbaharui serta mengevaluasi sistem yang sudah ada. Penelitian ini didasarkan pada cara berpikiri untuk memperbaharui sistem yang sudah ada, yakni pemilihan kepala daerah (Pilkada) dan juga penegakannya melalui peradilan. Paska UU Pilkada dibentuk, sampai hari ini amanat membentuk peradilan khusus masih belum terlaksana. Maka dari itu dalam penelitian ini dirumuskan masalah sebagai berikut: 1. Apa urgensi Pembentukan Peradilan khusus Pemilu di masa mendatang? 2. Bagaimana Design Kelembagaan Peradilan Khusus Pemilu di masa mendatang (Kedudukan Peradilan dalam Mahkamah Agung, status peradilan dan tempat kedudukannya) ? Adapun jenis penelitian yang digunakan penulis dalam penulisan ini adalah yuridis normatif. Pendekatan yang digunakan oleh peneliti adalah suatu Pendekatan perundangundangan atau (statue approach), dan pendekatan konsep (conseptual approach). Berdasarkan hasil pembahasan, maka simpulannya adalah sebagai berikut: 1. Urgensi dari pembentukan Peradilan Khusus Pemilu ialah untuk menghadirkan keadilan elektoral dan memberikan jaminan kepastian hukum. 2. Desain Pengadilan Khusus Pilkada adalah pengadilan khusus yang bersifat ad hoc di bawah lingkungan peradilan umum pada Mahkamah Agung. Nomenklatur pengadilan khusus diperkenankan oleh Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman . Kedudukan Pengadilan khusus Pilkada akan berada sesuai dengan kompetensi yang dimilikinya, pengadilan khusus Pilkada akan melekat pada Pengadilan Negeri pada level Kabupaten/Kota. Kata Kunci: Urgensi, Peradilan Khusus dan Kepastian Huku