ANALISA PENEGAKKAN HUKUM OLEH APARAT KEPOLISIAN BAGI PENGGUNA KENDARAAN RODA DUA YANG TIDAK MEMAKAI HELM SAAT BERKENDARA DI JALAN RAYA

Lalu Lintas dan Angkutan Jalan mempunyai peran strategis untuk mendukung pembangunan nasional dalam upaya memajukan kesejahteraan masyarakat. Penegakan Hukum lalu lintas dan juga angkutan jalan menjadi sebuah keharusan untuk aparat penegak hukum dan angkutan jalan dalam meminimalisir pelanggaran berlalu lintas. Untuk menciptakan keselamatan masyarakat saat berlalu lintas, lancar, dan tertib, pemerintah membuat suatu aturan yakni UU Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Adanya perturan tersebut, maka pemerintah dalam hal ini, pihak yang terkait seperti kepolisian diberi wewewenang untuk menindak pelanggaran bagi pengguna lalu lintas serta bagaimana penegakkan hukumnya yang di mana salah satunya adalah mengenai permasalahan menggunakan helm standar bagi pengemudi kendaraan roda dua saat berkendara. Meskipun sudah ada dalam aturan yang dibuat untuk mengatur kewajiban menggunakan helm Standar Nasional Indonesia (SNI) dalam berkendara dan juga upaya dalam penegakan hukum sudah dilakukan tetapi dalam faktanya masih banyak pengemudi roda dua yang melanggar peraturan tersebut. Atas dasar tersebut, perlu adanya upaya penegakkan supaya dapat meminimalisir hal tersebut. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui faktor, penegakkan hukum, dan hambatannya tidak dipatuhinya ketentuan wajib memakai helm bagi pengguna kendaraan roda dua yang tidak memakai helm saat berkendara di jalan raya. Adapun metode penelitian ini menggunakan metode yuridis sosiologis. Terkait dengan teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara, kuisioner, observasi, dokumentasi, dan studi kepustakaan. Hasil dari penelitian ini adalah para pengguna kendaraan roda dua yang tidak memakai helm masih belum sepenuhnya mematahui perturan lalu lintas yang sudah diatur dalam UU Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Adapun upaya yang dilakukan kepolisian dalam menekan angka pelanggaran tersebut di atas dengan cara pemberlakuan upaya Pre-emtif, Preventif, dan Represif. Berdasarkan permasalahan di atas, menurut penulis adanya penegakan hukum pada bidang lalu lintas yang bebasis teknologi informasi yang menggunakan kamera dan kemudian bisa langsung terdeteksi dan terdata secara langsung memiliki kemungkinan yang besar untuk dapat meminimalisir terjadinya suatu pelanggaran