URGENSI KEBERADAAN GBHN DALAM SISTEM KETATANEGARAAN REPUBLIK INDONESIA

One of the fundamental points of the amended of Indonesian Constitution of 1945 is the removal of the Outlines of State Policy (Guidelines) in the constitutional system of the Republic of Indonesia. As a consequence, the goals and objectives of national development seemed to lack of focus, unfocused and difficult to measure the success rate. While the existence of the National Long-Term Development Plan (RPJPN) intended to replace the Guidelines, until now there has not been able to serve as a guide to national development. To that end, efforts to revive the guidelines are extremely vital in order to realize a fair society and a prosperous Indonesia as aspired to in the preamble of the Constitution of 1945. Returning NRI existence of the guidelines will also have a positive impact on maintaining and guarding the existence of the Assembly as one of the state institutions. Keywords: Guidelines, 1945, the authority, the national development, MPR.Salah satu poin mendasar dari amandemen UUD NRI Tahun 1945 adalah dihapuskannya Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN) dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia. Sebagai konsekuensinya, maka tujuan dan sasaran pembangunan nasional seakan kurang fokus, tidak terarah dan sulit diukur tingkat keberhasilannya. Sementara keberadaan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) yang dimaksudkan untuk menggantikan posisi GBHN, sampai saat ini belum belum mampu dijadikan sebagai panduan pembangunan nasional. Untuk itu, maka upaya menghidupkan kembali GBHN menjadi sangat urgen dalam rangka mewujudkan masyarakat Indonesia yang adil dan makmur sebagaimana dicita-citakan dalam Pembukaan UUD NRI Tahun 1945. Mengembalikan keberadaan GBHN juga akan berdampak positif pada upaya menjaga dan mengawal eksistensi MPR sebagai salah satu lembaga negara. Kata Kunci: GBHN, UUD 1945, kewenangan, pembangunan nasional, MPR