Perlindungan Hukum Konsumsen yang Dirugikan DAlam Transaksi Elektonik dan Penyelesaiannya Melalui Online Dispute Resolution

Skripsi ini membahas tentang perlindungan hukum konsumen yang dirugikan dalam transaksi elektronik dan memilih penyelesaian seenggaknya secara ODR serta mekanisme dan keabsahan penyelesaian sengketa melalui ODR. Metode penelitian yang digunakan merupakan metode yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan konseoptual dan pendekatan undang-undang. Bentuk perlindungan hukum bagi konsumen yang dirugikan dalam transaksi elektronik dapat berupa perlindungan preventif dan perlindungan represif. Bentuk perlindungan preventif dapat ditemui melalui beberapa peraturan yaitu UUPK, UU ITE, PP PMSE, PP PTSE. Sedangkan, sebagai bentuk perlindungan represif, konsumen dapat mengajukan penyelesaian sengketa melalui jalur litigasi atau non�litigasi. Jalur non-litigasi ditempuh melalui ADR yang dapat berupa konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, penilaian ahli, dan arbitrase. ADR dapat dilakukan secara elektronik, disebut dengan ODR. ODR telah diatur dalam ketentuan Pasal 72 ayat (2) PP PMSE. Selain itu, ODR juga didukung oleh self regulation BANI sebagai lembaga arbitrase institusional, yang dituangkan dalam SK BANI Arbitrase Elektronik 2020 dan self regulation oleh beberapa online shopping di Indonesia, seperti pusat resolusi dari Tokopedia, dan PT VADS Indonesia yang menyajikan ODR dalam bentuk layanan inbound contact center atau layanan live chat yang dilakukan secara online. Teknis pelaksanaan ODR saat ini masih berbasis sistem teknologi yang berdasarkan atas kesepakatan dari para pihak, belum ada sistem dan hal-hal teknis yang pasti untuk memfasilitasi pelaksanaan ODR. Sebagai tambahan, diperlukan peran aktif pemerintah sebagai fasilitator demi terwujudnya jaminan atas keamanan dan kepastian hukum perlindungan konsumen dalam ODR terutama di lingkup transaksi elektronik