Kritik Paradigma Holistik Ekologis Terhadap Regulasi Pengelolaan Smapha Di Indonesia

Skripsi ini membahas tentang evaluasi terhadap regulasi pengelolaan sampah di Indonesia menggunakan paradigma holistik ekologis yang memuat bahan masukan agar meninjau kembali regulasi pengelolaan sampah yang lebih efektif serta memperhatikan kelestarian lingkungan secara holistik ekologis. Metode yang digunakan dalam penulisan skripsi ini ialah penelitian yuridis normatif. Penelitian dilakukan dengan menelaah atau menganalisis bahan hukum utama yakni Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah maupun berbagai peraturan pelaksananya menggunakan teori, paradigma, dan konsep holistik ekologis. Regulasi pengelolaan sampah di Indonesia masih diwarnai oleh paradigma antroposentris. Hal ini dapat dilihat dari tujuan pengelolaan sampah yang berfokus pada kepentingan manusia serta kepentingan ekonomi sehingga menjadikan sampah terus melimpah. Demi penampilan, gaya hidup, dan kemudahan, manusia tidak peduli kalau menghasilkan banyak sampah setiap hari. Pola makan yang konsumtif dengan bungkus sisa makanan yang tidak mudah diurai oleh alam serta sisa makanan berlebih telah menyumbang banyak sampah. Hal ini disebabkan cara pandang antroposentris yang menjunjung tinggi kepentingan serta kebutuhan manusia di atas segala-galanya. Upaya edukasi kesadaran ekologis masyarakat pun masih kurang. Keadaan melek ekologi masyarakat akan pentingnya menghentikan timbulan sampah serta gaya hidup bebas sampah kurang mendapat perhatian. Kesadaran yang keliru ketika masyarakat merasa benar menghasilkan terus banyak sampah karena adanya bank sampah yang akan menampung serta memberi keuntungan. Nilai hidup zero waste dengan paradigma holistik ekologis perlu menjadi tujuan dalam setiap regulasi yang mengatur proses penanganan dan pengelolaan sampah. Menggantungkan upaya pengelolaan sampah hanya pada upaya daur ulang sampah tidak akan cukup untuk menyelesaikan permasalahan pengelolaan sampah. Semua pihak bertanggung jawab mengupayakan, menyebarluaskan, dan menghayati keadaan melek ekologi sebagai pendorong untuk mewujudkan tatanan masyarakat zero waste. Hal ini perlu diakomodir dengan sungguh-sungguh dalam regulasi nasional hingga peraturan daerah. Sebagai masukan, salah satu kebijakan yang dapat diterapkan dengan paradigma holistik ekologis ialah kebijakan extended producer responsibilty. Dengan berorientasi zero waste, kebijakan extended producer responsibility menjadi kebijakan strategis untuk mewajibkan para produsen bertanggungjawab terhadap seluruh siklus produk dan kemasan yang dihasilkan.Penerapan kebijakan extended producer responsibility meliputi aturan take back atau buy back system, green procurement, dan green label. Dalam menjamin implementasinya diterapkan pengaturan insentif bagi pelaku usaha yang melaksanakan kebijakan ini atau denda bagi pelaku usaha yang mengabaikan serta melanggar kebijakan extended producer responsibility