PEMBERIAN HARTA ORANG TUA KEPADA ANAKNYA MENURUT HUKUM ADAT DI MASYARAKAT KABUPATEN BONE

Masyarakat Bugis di Kabupaten Bone memiliki perbedaan implementasi terhadap pembagian harta. Ada yang berdasar pada syariat Islam namun metode pembagiannya dilaksanakan dengan proses mufakat bersama seluruh kerabatnya. Sisi lain, masyarakat Bugis juga membagikan hartanya dengan ketentuan adat, yaitu dengan membagikan hartanya semasa hidup dengan alasan-alasan tertentu. Pembagian harta yang dikenal dengan istilah pabbere tersebut tidak dapat dihindari pada kalangan masyarakat Bugis di Kabupaten Bone karena sistem hukum adat yang masih kental walaupun mayoritas yang beragama Islam. Namun sebagian yang menyamakannya dengan konsep hibah dalam Islam. Topik pembahasan pada penelitian ini adalah tentang alasan pembagian harta orang tua untuk anak-anaknya sebelum mereka meninggal dunia, serta bagaimana tinjauan‘urf terhadap praktik pembagian harta tersebut. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (field research) yang menerapkan metode kualitatif deskriptif dengan pendekatan usul fiqhi dalam sebuah kerangka teoritik yang berdasar pada konsep al-’Urf atau al-‘Adah yang menurut istilah para ulama bahwa sebuah adat kebiasaan atau ‘urf itu bisa dijadikan sebuah sandaran untuk menetapkan hukum syar‟i apabila tidak terdapat nash syar‟i atau lafaz shorih (tegas) yang bertentangan dengannya. Di samping itu, konsep hukum Islam akan dikompromikan dengan hukum adat, sebab fenomena kajian ini bertolak pada suatu kebiasaan yang turun-temurun dan terus-menerus sehingga diterima di tengah masyarakat Bugis Bone menjadi keniscayaan. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa ada empat faktor yang menyebabkan masyarakat Kabupaten Bone membagikan harta kekayaannya sebelum meninggal dunia, yaitu: (1) mencegah perselisihan dalam keluarga, (2) pemanfaatan lebih awal oleh ahli waris, (3) sebagai wujud kolektifitas sosial, dan (4) menjaga peninggalan leluhur. Jika dilihat dari segi keabsahannya, pabbere sebagai sarana pembagian harta warisan termasuk ‘urf fasid, karena masyarakat menganggap itu sebagai sarana pewarisan yang pelaksanaannya bertentangan dengan hukum Islam. Tradisi sistem praktik pabbere dikalangan masyarakat Kabupaten Bone merupakan suatu perilaku atau tindakan peralihan harta kepada pihak lain melalui musyawarah mufakat dengan pertimbangan kemaslahatan. Dalam hal penentuan kemaslahatan yang ditempuh cenderung bersifat tradisional (emosi dan perasaan) yang melahirkan adanya perbedaan kewarisan dalam hukum kewarisan Islam, khususnya pabbere sebagai sarana pembagian harta warisan