KEWENANGAN PENGADILAN AGAMA UNTUK MENGADILI SENGKETA WARISAN BEDA AGAMA: STUDI TERHADAP PERKARA NOMOR 1854/Pdt.G/2013/PA.Plg

Melihat kondisi sosial-budaya masyarakat Indonesia yang plural dengan latar belakang faktor etnis, adat istiadat, dan bahasa yang berbeda-beda, termasuk faktor keyakinan atau agama. Ketika terjadi perselisihan atau sengketa di dalam keluarga yang harus diselesaikan lewat jalur hukum di pengadilan terutama dalam kaitannya dengan sengketa-sengketa warisan dengan posisi hukum para pihak yang berkepentingan yang terlibat di dalamnya tidak semuanya beragama Islam, akan tetapi ada yang non muslim akan berdampak terhadap rumitnya penyelesaian sengketa. Dalam praktik penegakan hukum di pengadilan terhadap perkara waris merupakan satu kasus yang berpotensi menimbulkan sengketa kompetensi antara pengadilan agama dengan pengadilan negeri apabila terjadi perbedaan agama antara pewaris, penggugat dan tergugat. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui apakah pengadilan agama berwenang untuk mengadili perkara sengketa warisan beda agama dan bagaiamana pandangan hukum Islam terhadap kompetensi pengadilan agama dalam sengketa warisan beda agama. Penelitian ini menggunakan kerangka teori seperti pengertian kewenangan pengadilan, sengketa waris, alur perkara nomor 1854/Pdt.G/2013/PA.Plg, pendekatan yuridis dan normatif. Sedangkan pendekatan penelitian menggunakan pendekatan yuridis dan normatif yang menelaah melalui perundang-undangan, literatur hukum yang berkaitan dengan penelitian ini, dan hukum Islam guna untuk menjawab rumusan masalah penyusun melalui analisis perkara nomor 1854/Pdt.G/2013/PA.Plg. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa dalam yuridis pengadilan agama berwenang mengadili perkara sengketa warisan beda agama. Hal ini didasarkan dari yurisprudensi 51K/AG/1999. Adanya yurisprudensi sebagai jalan terbaik yang diberikan hakim kepada masyarakat yang memiliki keluarga plural sebagai solusi dalam menyelesaikan perkara sengketa warisan beda agama. Apabila hakim memberikan wasiat wajibah bukan semata-mata karena melanggar aturan Islam, namun hakim menganggap bahwa wasiat bukan termasuk warisan. Pemberian wasiat wajibah sebagai hadiah kepada ahli waris yang berbeda agama karena telah merawat pewaris yang beragama Islam. Jika dalam normatif hukum Islam, maka pengadilan agama berwenang mengadili sengketa warisan beda agama. Hal ini didasarkan pada penafsiran dari Yusuf Al-Qardawi dan ijtihad mahkamah agung untuk rasa keadilan bagi keluarga yang plural keyakinanny