PERTIMBANGAN HUKUM HAKIM DALAM PENETAPAN PENGASUH (KAJIAN HAK PENGASUHAN ANAK DALAM PUTUSAN PENGADILAN AGAMA KARANGANYAR NOMOR 0950.PDT.G/2018/PA.KRA)

Perceraian menimbulkan beberapa dampak hukum, dan salah satunya adalah tentang penguasaan atau pemeliharaan anak. Penetapan hak pengasuhan anak kepada orang tua dapat dilakukan oleh kedua belah pihak melalui musyawarah, tetapi apabila musyawarah antar kedua belah pihak tidak menghasilkan kesepakatan final maka penetapan hak pengasuhan dapat dilakukan melalui perantara hakim di pengadilan. Meskipun ketentuan hukum terkait dengan penetapan pengasuh ditegaskan dalam peraturan perundangan, dalam praktik para hakim sering menyelesaikan perkara pengasuhan dengan melakukan interpretasi dan menghadirkan sikap hukum yang tidak sejalan dengan ketentuan yang ada. Penelitian ini melihat sikap hukum hakim dalam menyelesaikan perkara pengasuhan dengan melihat kasus putusan di Pengadilan Agama Karanganyar untuk mengkaji praktik interpretasi hukum hakim terkait penyelesaian perkara pengasuhan dan argumen serta pertimbangan hukumnya. Penelitian ini merupakan penelitian yang menekankan pada kajian praktik hukum melalui putusan dengan pendekatan yuridis empiris. Kajian ini berdasar pada putusan Pengadilan Agama Karanganyar Nomor: 0950.Pdt.G/2018/Pa.Kra sebagai data primer dan pada data sekunder berupa peraturan perundangan sebagai sumber hukum primer, yaitu Undang-Undang No 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam, Dan Undang-Undang No 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, peraturan perundang-undangan lainnya yang kaitannya dengan obyek penelitian, dan juga sumber hukum sekunder berupa buku, jurnal, dan sumber bacaan lainnya. Penelitian ini bersifat deskriptif analitis, suatu metode yang berfungsi untuk mendeskripsikan atau memberi gambaran terhadap objek yang diteliti melalui data atau sampel yang telah dipilih yaitu putusan pengadilan. Penelitian ini menunjukan bahwa para hakim melalui putusan Pengadilan Agama Karanganyar Nomor: 0950.Pdt.G/2018/Pa.Kra menilai bahwa hak asuh atau hadhanah anak yang belum mumayyiz yang telah dimiliki seorang ibu dapat dialihkan kepada pihak lain, bapak dalam hal ini. Pengalihan didasarkan pada fakta persidangan yang menghadirkan bukti bahwa ibu melalaikan tanggung jawabnya sebagai seorang ibu. Penelitian ini juga menyimpulkan bahwa penetapan hak pengasuhan anak yang belum mumayyiz kepada ayah dalam putusan ini dinilai sesuai dengan prinsip kepentingan terbaik bagi anak seperti tertuang dalam Undang-Undang No 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan pasal 49 ayat (1) huruf a dan huruf b, dan Undang-Undang No 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak pasal 14