TINJAUAN YURIDIS PERMENKOP UKM TENTANG PELAKSANAAN KEGIATAN USAHA SIMPAN PINJAM DAN PEMBIAYAAN SYARIAH OLEH KOPERASI TERHADAP PENYELENGGARAAN DAN PENGAWASAN KOPERASI SIMPAN PINJAM DAN PEMBIAYAAN SYARIAH

Penyelenggaraan kegiatan usaha syariah pada Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) dalam perkembangannya mengalami persaingan usaha yang semakin kompetitif antar perkoperasian di Indonesia, tidak hanya dari perkoperasian syariah tetapi juga perkoperasian konvensional. Hal tersebut yang membuat KSPPS tidak dapat terhindar dari timbulnya permasalahan hukum dan pengawasan koperasi dalam menyelesaikan sebuah risiko. Permasalahan hukum yang dihadapi yaitu dewan pengawas syariah lalai, wanprestasi dalam akad murabahah, memberikan pinjaman kepada non anggota, pengawasan yang bermasalah, koperasi menawarkan kredit konsumsi, permodalan, dan teknologi. Jenis penelitian ini adalah penelitian pustaka (library research), dengan dilakukannya penelitian hukum normatif melalui pendekatan perundang-undangan (statue approach) dan pendekatan komparatif (comparative approach), data yang diperoleh diolah dan dianalisis menggunakan metode deskriptif-analisis kualitatif. Untuk mengatasi permasalahan hukum dalam penyelenggaraan, setiap KSPPS di Indonesia perlu melakukan penyesuaian dengan Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (Permenkop UKM) No. 11 Tahun 2017, melakukan optimalisasi serta peningkatan kualitas sumber daya manusia dalam tingkat pengetahuan dan keterampilan pengawas koperasi, dan mekanisme pengawasa